PM, Langsa – Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, meminta Pemerintah Pusat melalui Kemente rian ataupun lembaga terkait lainnya, untuk merevisi regulasi tentang ekspor impor yang selama ini menghambat pengusaha daerah.
Pasalnya, regulasi ekspor impor yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dinilai tidak berpihak kepada pengusaha daerah. Kondisi ini akan berimbas pada investasi daerah serta pengusaha-pengusaha yang ada didaerah akan terancam gulung tikar.
“Persyaratan yang tertuang dalam regulasi tersebut terlalu berat bagi pengusaha daerah.” sebut Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, saat menerima keluhan dari salah seorang importir terkait sulitnya melakukan ekspor melalui pelabuhan Kuala Langsa, Jumat (5/1), di ruang kerja wali kota Langsa.
Kondisi ini, katanya, sangat berbanding terbalik dengan semangat Presiden RI, Joko Widodo, yang meminta kepala daerah untuk meningkatkan ekspor impor dan memberdayakan pelabuhan-pelabuhan yang ada.
Staf Bidang Ekspor Impor PT Pelabuhan Kuala Langsa, Mukhlis, menyatakan, sejak awal pihaknya senantiasa melakukan upaya-upaya dalam menghidupkan pelabuhan Kuala Langsa.
Namun, hal itu terkendala dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya Kementrian Perikanan dan Kelautan terkait ekspor ikan. Dimana, syarat-syarat yang diajukan sangat memberatkan pengusaha daerah dan menguntungkan pengusaha-pengusaha besar.
Anehnya lagi, negara-negara tujuan ekspor tidak meminta persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kementrian Perikanan dan Kelautan.”Pelabuhan Kuala Langsa kan baru berkembang, sehingga berilah keringanan untuk ekspor impor,” sebutnya.
Direktur Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PT Pelabuhan Kuala Langsa, Iswantara Adi Nugraha, menuturkan, kebijakan Kementrian Perikanan dan Kelautan tidak berpihak pada pengusaha kecil.
“Saya berharap kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh serta anggota DPD dan DPR RI asal Aceh, untuk membantu menyuarakan keluhan yang dihadapi oleh Pelabuhan Kuala Langsa,” ucapnya.
Padahal, katanya lagi, jika pelabuhan Kuala Langsa hidup maka akan berdampak pada majunya perekonomian masyarakat. Tapi, jika ini terus dihambat maka sampai kapanpun pelabuhan Kuala Langsa tidak akan berkembang.
Ketua Asosiasi Saudagar Kota Langsa, Muzakir Abdullah, pada kesempatan tersebut, tidak berkembangnya pelabuhan Kuala Langsa diduga ada permainan antara pengusaha-pengusaha besar di Belawan, Sumatera Utara. Karena, para pengusaha itu mengetahui jika hampir 90 persen barang-barang berkualitas yang bisa diekspor berasal dari Aceh.
Menurutnya, selama ini pengambilan kebijakan di Pemerintah Pusat tidak mempunyai ke ikhlasan, sehingga pengusaha-pengusaha didaerah menjadi tidak berkembang.
“Jika mereka mempunyai keikhlasan untuk membantu pengusaha daerah, maka tentunya ekspor impor didaerah tidak terhambat,” tutupnya.()
Belum ada komentar