Trans Koetaradja beroperasi. Kemacetan lalu-lintas tidak teratasi, penghasilan angkutan umum tergerus.
Berbanding terbalik dengan slogan Pegadaian, Trans Kutaraja justru mengatasi masalah kemacetan dengan melahirkan berbagai persoalan baru.
“Tidak usah naik lagi labi-labi, kalian tunggu mobil gratis itu saja,” teriak seorang sopir labi-labi (angkutan umum) ke puluhan penumpang yang sedang menunggu bus Trans Koetaradja di halte Koridor I di depan Masjid Jamik, Darussalam, Banda Aceh, Kamis 12 Mei 2016.
Makian sopir itu diduga karena beroperasinya Trans Koetaradja itu digratiskan kepada penumpang selama setahun penuh oleh Pemerintah Aceh. Sebagian sopir labi-labi kepada media mengaku harus gigit jari akibat menurunnya minat penumpang semenjak beroperasinya bus itu pada Senin 2 Mei 2016. Di samping, ada pihak menyebut, lalu-lalangnya 10 unit bus berwarna biru itu justru menambah kemacetan di ibukota provinsi.
Namun, munculnya Trans Koetaradja sudah ditargetkan jauh-jauh hari, ketika Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI berencana memberikan bantuan 1.000 unit bus besar secara gratis kepada para pemerintah daerah provinsi selain DKI Jakarta.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh menyambut baik program Pemerintahan Jokowi tersebut.
Pada 2013, menurut data dari Dishubkomintel Aceh, Pemerintah Aceh mengusulkan 80 unit dari masing-masing 100 unit Bus Rapid Transit (BRT) yang disediakan Pusat ke setiap provinsi.
“Pemda Aceh kemudian diminta membuat master plan-nya untuk dipelajari oleh Kemenhub RI. Kemudian untuk tahap awal, Aceh cuma disediakan 26 unit BRT yang kita beri nama Trans Koetaradja,” ujar Kadishubkomintel Aceh Hasanuddin kepada Pikiran Merdeka.
Pemerintah Pusat memplot pengadaan 1.000 unit BRT layaknya TransJakarta itu dengan APBN 2015, yang ditargetkan rampung akhir akhir 2015 atau awal triwulan I-2016.
Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan saat meninjau perakitan bus di Karoseri Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, pada akhir Juli lalu, kepada media menerangkan, pengadaan 1.000 unit BRT itu menelan biaya Rp1,17 triliun. Proses pengadaan menggunakan skema lema e-catalog, di mana 1.000 unit bus ini dimenangkan oleh 7 perusahaan karoseri lokal.
Ketika dioperasikan kelak, Kemenhub menugaskan Perum Damri sebagai operator BRT di ibukota provinsi. Tahap awal, bantuan diserahkan kepada ibukota provinsi di luar Jakarta.
Pemerintah, beber Jonan, akan menyediakan 3.000 unit hingga tahun 2019, dengan pengadaan fase berikutnya dimulai tahun 2016.
“Kalau 3.000 bus jadi sampai 2019, setiap provinsi kurang lebih menerima 100 bus besar, tapi karena kelas jalan beda-beda setiap provinsi maka nanti ada 2.000 bus besar dan ada 2.000 bus sedang yang setara 1.000 bus besar,” ujarnya saat itu.
Belum ada komentar