TOMPi Kritik Pembelian Mobil Dinas Baru di Tengah Defisit Anggaran Pidie

Sekjend TOMPi Muhammad Nur
Sekretaris Jenderal TOMPi. | Dok Pribadi

PM, Sigli – Lembaga Sosial TOMPi mengkritik pembelian tiga unit mobil Fortuner terbaru untuk pimpinan DPRK Pidie yang baru dilantik. Pembelian ini dinilai belum tepat, mengingat Pidie sedang mengalami defisit anggaran dan memiliki prioritas lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan fasilitas publik.

Sekretaris Jenderal TOMPi, Muhammad Nur, mengungkapkan kegeramannya terhadap keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk pembelian mobil seharusnya dialokasikan untuk menormalisasi sungai di Gampong Cot Tengoh, yang sering menyebabkan banjir di Kota Sigli, pusat pemerintahan Pidie.

“Normalisasi sungai sangat mendesak, mengingat Aceh memasuki musim hujan pada Oktober 2024 ini,” kata Muhammad Nur, Kamis, 17 Oktober 2024.

Muhammad Nur mengingatkan bahwa banjir yang melanda Sigli pada tahun 2023 lalu mengakibatkan pusat kota seolah berubah menjadi kolam besar, merendam kantor-kantor pemerintahan, sekolah, serta fasilitas publik lainnya.

“Banjir ini menjadi preseden buruk yang mencoreng nama baik Pidie, yang seolah-olah tidak dikelola dengan baik meskipun terdapat banyak lembaga pemerintahan vertikal di sini,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa banjir bahkan merendam rumah Kepala Dinas Pengairan di Gampong Cot Tengoh pada 2023.

“Ini menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan daerah. Pemerintah terlihat tidak efektif dalam mengatasi masalah banjir, padahal lembaga vertikal di Pidie memiliki pengalaman panjang dibandingkan dengan daerah lain di Aceh.”

Selain itu, Pidie juga tengah menjadi sorotan publik karena menduduki peringkat ketiga kabupaten termiskin di Aceh, setelah Gayo Lues dan Aceh Singkil. “Ini seharusnya menjadi perhatian pimpinan DPRK untuk melakukan perbaikan secara visioner dan misioner dalam pelayanan pemerintahan, bukan malah mempertontonkan kemewahan dengan membeli mobil dinas baru di saat rakyat sedang mengalami kesulitan,” tegas dosen USM ini.

Muhammad Nur menambahkan, DPRK yang baru dilantik seharusnya memprioritaskan program-program yang bermanfaat bagi rakyat, bukan menunjukkan ambisi pribadi.

“Meski secara aturan diperbolehkan, secara etika ini sangat tidak pantas,” pungkas mantan Ketua Fokusgampi tersebut.

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait