PM, Banda Aceh – Bergulirnya wacana Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, terkait investasi di lokasi lahan dan aset wakaf Baitul Asyi di Mekkah, memantik reaksi banyak pihak. Salah satunya direspon oleh Partai Nanggroe Aceh (PNA).
Dalam rilisnya, Senin (12/3), PNA berencana melakukan advokasi menolak rencana tersebut. Pihaknya menilai, informasi Kepala BPKH tersebut masih terlalu prematur untuk disampaikan kepada publik.
BACA: BPKH Incar Investasi di Tanah Waqaf Aceh, Anggito: Kami Jalan Terus
“Harusnya BPKH terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak Nazhir Wakaf Baitul Asyi sebagai pengelola. Apakah dimungkinkan adanya investasi baru pada aset wakaf tersebut? Kalau dibolehkan, bagaimana skemanya,” ujar ketua harian PNA, Samsul Bahri alias Tiyong.
Ia menambahkan, selama ini pihak Nazhir Wakaf lah yang punya otoritas untuk setuju atau menolak proposal kerjasama yang diajukan pihak ketiga, termasuk BPKH.
“Kami menilai, wajar kalau kemudian masyarakat Aceh merasa gelisah dan khawatir atas wacana yang dikembangkan oleh BPKH tersebut,” ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, Tiyong juga mengkritisi BPKH sebagai lembaga yang baru dibentuk. Ia menyebut BPKH belum memiliki rekam jejak yang jelas. Belum lagi, selama ini masyarakat mendengar banyaknya masalah terkait pengelolaan dana haji dibawah Kementerian Agama.
“Ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan (trust) masyarakat Aceh pada institusi pusat. Orang Aceh lebih cenderung percaya dan nyaman dengan pihak pengelola (nazhir) selama ini,” tambahnya.
Menyahuti aspirasi masyarakat tersebut, PNA akan melakukan upaya advokasi agar pengelolaan aset wakaf Baitul Asyi sesuai dengan harapan rakyat. PNA akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Aceh untuk ditindak lanjuti.
“Kami yakin Pak Gubernur akan merespon dengan bijaksana. Walaupun otoritas Baitul Asyi ada pada Nazhir Wakaf, Pemerintah Aceh tentu boleh saja menyampaikan masukan sebagai bahan pertimbangan,” imbuhnya.
Momentum ini, sambung Tiyong, harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh untuk secara aktif membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Pertama, dengan pihak BPKH sendiri.
“Perlu disampaikan reaksi masyarakat. Bagi rakyat Aceh, isu tersebut sangat sensitif,” kata dia.
Kedua, tambah dia, komunikasi juga perlu dijalin dengan Kedutaan Besar Arab Saudi. Selanjutnya dengan pihak Nazhir Wakaf Baitul Asyi, Kementerian Wakaf dan Mahkamah Agung Arab Saudi.
Bagi Tiyong, penting memastikan bahwa aset wakaf tersebut tidak akan pernah berpindah tangan.
“Bila perlu, Pemerintah Aceh mengirim tim ke Saudi. Sekaligus untuk menginventarisir aset wakaf apa saja yang dikelola oleh Baitul Asyi. Hasilnya, sampaikan kepada rakyat secara transparan,” tegasnya.
Dengan demikian, ia berharap, masyarakat akan merasa tenang terkait status Wakaf Baitul Asyi tersebut. Ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada para Wakif, terutama kepada Habib Abdurrahman Alwi Al Habsyi (Habib Bugak).
“Beliau telah mewakafkan aset terbaik untuk rakyat Aceh, tugas kita adalah menjaganya dengan cara terbaik pula. Untuk itu, kami dari PNA akan mengawal dan mengadvokasi isu tersebut sampai tuntas,” tandasnya.
Belum ada komentar