Tiga Kabupaten Jadi Contoh Penanggulangan Kemiskinan

Tiga Kabupaten Jadi Contoh Penanggulangan Kemiskinan
Tiga Kabupaten Jadi Contoh Penanggulangan Kemiskinan

Bappeda Aceh melalui Unit Pelaksana Khusus Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPK-TKP2K) Aceh, memfasilitasi rapat koordinasi pelaksanaan dukungan teknis program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) pada 31 Juli–01 Agustus 2017 di ruang Rapat II Lantai II Bappeda Aceh.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan BAPPEDA Aceh Marthunis ST DEA yang diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Aceh dan tiga kabupaten mitra, yaitu Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Barat. Tiga kabupaten ini sebagai wilayah pembentukan model perbaikan dan perluasan pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan tatakelola pemerintahan gampong, sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan.

Dalam sambutannya, Marthunis menyampaikan kegiatan reguler ini bertujuan untuk melihat sejauh mana dukungan teknis yang telah dan sedang dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong, selama periode April-Juli 2017, terhadap output/hasil antara yang telah diperoleh, dinamika, tantangan dan peluang, serta menyepakati penyesuaian rencana kerja di tingkat kabupaten dan provinsi untuk 3 (tiga) bulan berikutnya, Agustus-Oktober 2017. “Bentuk-bentuk dan model-model perbaikan pelayanan dasar serta maksimalisasi peran pemerintah gampong diharapkan dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan,” sebut Marthunis.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi media pembelajaran bersama serta berbagi pengalaman antar kabupaten dalam pelaksanaan program, sehingga sangat diperlukan komitmen yang baik dari pemerintah kabupaten serta terlibat secara langsung pada setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati. Hal itu itu dapat memperluas contoh-contoh baik bagi gampong serta kecamatan lain di masing-masing wilayah pada tahun 2018.

Dapat dipahami, bahwa dukungan lembaga mitra pembagunan terbatas oleh waktu dan sumberdaya. Dalam hal ini, lembaga mitra pembangunan sebagai added value dengan bantuan teknis dalam mendukung pemerintah daerah mempercepat target capaian. Dukungan teknis LSM KOMPAK yang digandeng pemerinta lebih fokus pada pelayanan dasar dan peluang kerja, terutama bagi 40% masyarakat miskin dan rentan, melalui model-model yang telah teruji dan terbukti efektif serta berhasil.

Selama rapat koordinasi berlangsung, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh dan kabupaten mitra yang diwakili oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyampaikan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan serta rencana kerja strategis tiga bulan berikutnya.

Salah satu informasi penting yang disampaikan oleh tiga kabupaten mitra, terjadi penurunan angka kemiskinan rata-rata 1% dari setiap kabupaten, berdasarkan data BPS Tahun 2016.

Selanjutnya, Bappeda Aceh bersama KOMPAK akan melakukan kajian mendalam terhadap faktor/variable yang dapat menurunkan 1% angka kemiskinan di tiga kabupaten tersebut. Hasil kajian ini diharapkan paling tidak dapat menjadi triger bagi kabupaten/kota lain dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, melalui fokus isu-isu tertentu dan strategis, sesuai dengan konteks dan kondisi eksisting kab/kota.

Program KOMPAK telah memulai dukungan teknisnya sejak Januari 2017, di tiga kabupaten mitra. Program ini merupakan program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, terkait upaya perbaikan dan perluasan pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan tatakelola penggunaan dana desa yang inklusif terutama bagi 40% masyarakat miskin di Indonesia.

Secara nasional, hasil yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah meningkat dan meluasnya jangkauan pelayanan dasar melalui perbaikan akses dan qualitas (layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi). Selanjutnya pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan wilayah menjadi lebih baik, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui kesempatan kerja dengan memaksimalkan peran dan sumberdaya yang tersedia, seperti penggunaan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah serta Dana Desa.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Australia, Laila dan Sub National Implementation Lead KOMPAK, Abdul Azis Muslim serta Responsive Government Coordinator Aceh, Raja Julisman.[***]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Menangkal Risiko Bencana Alam
Petugas BPBD melakukan Simulasia Kebakaran Hutan dan Lahan

Menangkal Risiko Bencana Alam