PM,BANDA ACEH – Pernyataan seorang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ghazali Abbas Adan, yang disiarkan media, dipertanyakan oleh kalangan pegiat budaya.
Seorang aktivis kebudayaan, Thayeb Loh Angen, meminta anggota DPD RI asal Aceh mendukung kebudayaan Aceh, terutama dalam melahirkan dan menguatkan sistem pemerintahan di Aceh yang mendekati budaya.
Thayeb meminta DPR RI asal Aceh menjalankan tugasnya dengan benar, yakni membela kebijakan pemerintah Aceh terhadap Jakarta, bukan malah memprotesnya.
“Perjuangkanlah hasil kesepakatan antara DPR Aceh dan gubernur supaya diterima Jakarta. Tidak bijaksana seorang Ghazali Abas meminta Lembaga Wali Nanggroe dibubarkan. Namun kalau Anggota DPD bersikeras, kita juga boleh melakukan hal yang sama, yakni meminta DPD RI dari Aceh dibubarkan karena tidak ada guna apapun untuk rakyat,” kata Thayeb, di Banda Aceh, Jumat (23/10/2015).
Penulis novel Aceh 2025 ini mengatakan, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe Aceh merupakan hal penting dalam kebudayaan di Aceh dan sesuai hukum NKRI. Thayeb meminta Ghazali mengunjungi kesultanan Yogyakarta, Ternate, dan daerah lain yang ada sultan dan rajanya di dalam negara Indonesia.
“Sikap anggota DPD RI asal Aceh memprotes keberadaan Lembaga Wali Nanggroe merupakan kesalahan, seperti pemain sepakbola yang memasukkan gol ke gawang sendiri. Saya minta kepada kakanda Ghazali Abas Adan, untuk menunjukkan kebijaksanaan dan prestasinya tanpa menyalahkan pihak lain. Berikanlah bukti kalau kita lebih baik,” kata Thayeb.
[PM006]
Belum ada komentar