PM, Jakarta – Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyebut Gubernur Anies Baswedan telah membohongi warga DKI Jakarta dengan tetap menyelenggarakan balapan Formula E. Tudingan tersebut disampaikan Giring ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube pada 28 September 2021 lalu.
Tudingan Giring tersebut memantik respon dari Ketua Relawan Anies Baswedan (Bala Anies), Sismono La Ode. Dia mengaku tidak memahami alur pikir Giring.
“Ini penggiringan yang cacat data dan logika. Justru kegiatan internasional ini, laiknya Mandalika 2022 sangat menguntungkan bangsa Indonesia, baik secara stimulus ekonomi ataupun reputasi Indonesia (Jakarta),” kata La Ode kepada pikiranmerdeka.co di Banda Aceh, Senin, 4 Oktober 2021.
La Ode mengatakan hampir semua kegiatan internasional yang sukses, pasti akan memberi stimulus ekonomi, turisme, dan investasi. Sismono bahkan mengklaim andai Giring masih berprofesi sebagai penyanyi juga akan diuntungkan dengan Formula E.
“Ambil contoh Afrika Selatan. Siapa yang mengenal lagu Waka-Waka dan Shakira sebelum piala dunia ada di sana? Jadi ketika ada event internasional, maka stimulus ekonomi dan multiplier efeknya sangat besar, termasuk manfaat reputasi bagi para pelaku seni dan UMKM,” kata Sismono La Ode.
Dia mengatakan semua acara internasional, termasuk ASEAN Games 2018 dan MotoGP Mandalika 2022 yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi menjadi peluang untuk Indonesia. “Ini bukanlah pemborosan, justru ini peluang,” lanjut La Ode.
Terkait dengan besaran uang komitmen yang dianggarkan Pemerintah DKI maupun beban pada anggaran negara, menurut La Ode sudah berulang kali dijawab oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya membayarkan biaya senilai Rp560 miliar saja di awal 2019 dan diperuntukkan untuk tiga musim tersisa 2022-2024. “Sebagaimana tercantum dalam kesepakatan bersama Pemprov dan Formula E Operation (FEO),” ujarnya.
Sebagaimana disampaikan dalam dokumen resmi Pemprov setiap tahunnya, menurut La Ode, pembiayaan Formula E sekitar Rp150 miliar juga tidak menggunakan dana APBD melainkan dari sponsorship yang dilakukan Jakpro selaku badan usaha milik daerah.
“Jadi sifatnya B to B, bukan pakai dana APBD. Selain itu, temuan BPK seluruhnya juga sudah ditindaklanjuti secara tuntas. Tidak ada uang masyarakat termasuk uang Giring yang dipakai disini, dan semuanya sudah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD dimana partainya Giring (PSI) juga ikut,” lanjut La Ode.
Sismono La Ode berharap Giring lebih banyak menggali informasi sebelum menyampaikan komentar seputar politik. Terlebih, disampaikan dalam podcast berkelas Deddy Corbuzier yang ditonton oleh orang-orang terdidik. Giring sebaiknya tidak bermanuver dengan menggunakan “cara berpikir katanya”.
“Yang dilakukan Pemerintah DKI dengan penyelenggaraan Formula E ini, sudah dihitung matang, akan memberikan dampak finansial, ekonomi, dan reputasi untuk memulihkan ekonomi pasca Covid-19. Pelaku seni, penyanyi, UMKM, dan pelaku bisnis lainnya akan menerima manfaat perhelatan ini. Sayangnya, karena Giring sekarang politisi, jadi tidak bisa memanfaatkan peluang ini. Dia lebih senang berpikir ‘katanya’,” kata Sismono.
La Ode juga meminta Giring untuk menggali informasi dari sumber utama, agat tidak sesak berpikir ketika menyampaikan pendapat. La Ode kemudian merujuk data yang dikeluarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta. Dalam data tersebut, menurut La Ode, terdapat 12 item yang dapat menjelaskan politik “katanya” ala Giring cs.
Dia menyentil soal besaran komitmen fee Formula E di Jakarta yang terlalu besar dibanding kota-kota lain di dunia. Menurut La Ode, hal tersebut benar. “Ini betul! Tapi penggunaan logika apple to apple antarkota penyelenggara adalah salah. Mengapa begitu? Pertama, apa saja yang dicover oleh FEO; kedua, jarak lokasi dengan kota penyelenggaraan lainnya; dan ketiga, kapan kota tersebut jadi tuan rumah, semakin akhir semakin tinggi komitmen fee.”
Untuk Jakarta, kata La Ode, FEO mengcover biaya broadcasting plus penyiaran live di 150 negara, akomodasi ribuan official sekitar satu bulan, biaya keamanan, biaya pengiriman barang, asuransi, panggung dan stage. “Khusus untuk biaya, broadcasting (produksi dan penyiaran) saja diperkirakan mencapai 2 juta poundsterling,” ujarnya.
Selain itu, menurut La Ode, posisi geografis Indonesia membuat biaya logistik yang FEO harus keluarkan jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota di Eropa dan Amerika.
“Soal biaya komitmen fee kenapa tidak digunakan untuk dana Pendidikan dan penanggulangan Covid-19? Nah ini kurang dipahami Giring dalam konteks politik anggaran yang tetap mempertimbangkan semua aspek dan jangka waktu target. Belum lagi pembayaran komitmen fee sudah lunas sejak tahun 2019, sehingga tidak mengganggu anggaran saat ini dan kedepan,” katanya.
La Ode juga meminta Giring untuk tidak ragu akan komitmen Anies Baswedan terkait dana pendidikan dan penanggulangan Covid-19. Dia mengatakan dua hal tersebut tetap mendapat prioritas utama, dipenuhi secara memadai, bahkan DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik dalam hal penanggulangan Covid-19.
Sementara persoalan dana komitmen fee sekitar Rp560 miliar, menurut La Ode, terdapat dana yang lebih besar dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung kegiatan nasional. Sebagai informasi, papar La Ode, Pemprov DKI mengeluarkan biaya dari APBD sebesar Rp750 miliar untuk pembangunan equestrian (arena pacuan kuda) dan velodrome (arena balap sepeda) dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.
“Fasilitas ini digunakan utamanya hanya sekali saat kegiatan Asian Games 2018. Tidak untuk tiga tahun tersisa kedepan, sebagaimana Formula E,” katanya.
PSI dan semua fraksi di DPRD DKI Jakarta, kata La Ode, saat itu tidak memandang anggaran yang dikeluarkan Pemprov sebagai pengabaian anggaran pendidikan, anggaran kesehatan ataupun lainnya karena masing-masing anggaran telah memiliki pos masing-masing.
“Nah ini kayaknya kisah dongeng, sangat lucu dan terlihat tendensiusnya. Masak hanya formula E yang diprotes? Kalau soal-soal politik anggaran sederhana ini tidak dipahami Giring dan teman-teman PSI, bagaimana mau mencalonkan diri jadi Presiden RI ataupun Gubernur DKI Jakarta? Apa kata dunia?” tutup La Ode.[]
Belum ada komentar