Nakhoda SKPA di Pemeritah Aceh belum berganti wajah. Penentuan pejabat baru terkesan masih tarik-ulur setelah tim pansel menuntaskan tugasnya.
Senin, 2 April 2018, Pemerintah Aceh mengumumkan lelang terbuka atas proyek APBA 2018. Totalnya mencapai 2.872 paket proyek dengan nilai Rp4,9 triliun. Tiga hari kemudian, sejumlah pekerjaan mulai ditenderkan.
Keberhasilan menuntaskan penetapan APBA 2018 ternyata tidak diikuti dengan pelantikan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagaimana yang dijanjikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Padahal, Tim Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Aceh telah menyelesaikan tugasya sejak 1 Februari 2018 dengan menetapkan tiga besar nama pejabat eselon dua yang lulus seleksi.
Di sejumlah kesempatan, Irwandi menyebut akan melantik pejabat baru seusai pembahasan APBA 2018. Namun, setelah APBA ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) pada 21 Maret 2018, belum ada kejelasan nasib calon pejabat eselon II yang masuk tiga besar. Irwandi justru terkesan mengulur-ulur waktu dengan membatalkan uji psikologi tiga besar calon pejabat tersebut. Setelah sempat diundur, psikotes itu baru dilaksanakan pada 1 April 2018.
Setelah tahapan tersebut dilaksanakan, Irwandi kembali menyampaikan hal yang berbeda. Ia meminta agar para pejabat eselon II yang sedang menjabat saat ini tidak perlu memikirkan soal pergantian pucuk pimpinan di setiap SKPA. Dilansir dari aceh.tribunnews.com, Irwandi menyatakan bahwa pergantian pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh akan dilakukan secara bertahap.
“Soal pergantian atau mutasi pejabat eselon II di Lingkup Pemerintah Aceh, biar saya saja yang pikir, kapan pelaksanaannya. Pejabat yang sedang menjabat saat ini bekerja saja terus dengan baik dan bagus, kita tetap memakainya,” kata Irwandi Yusuf usai rapat dengan Kepala SKPA terkait percepatan pelaksanaan tender proyek APBA 2018, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (2/4/2018), sebagaimana dikutip aceh.tribunnews.com.
Langkah awal disebut Irwandi adalah mengisi jabatan yang sedang lowong, seperti Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala BPBA, Kadis Koperasi dan UKM, serta Kadis Perindag dan lainnya. Kemudian, kata Irwandi Yusuf, langkah berikutnya adalah mengganti yang dinilai kinerjanya lemah dalam persiapan dokumen proyek yang mulai ditender pada 5 April 2018.
Secara tegas Irwandi menegaskan penyiapan dokumen proyek ini masuk dalam evaluasi dan penilaian kinerja bagi para pejabat yang sedang menjabat saat ini. Oleh karena itu, pejabat yang sedang menjabat jangan takut diganti, kalau kerjanya bagus akan dipertahankan.
“Kapan baru akan diganti dengan pejabat eselon II yang sudah mengantre, jika kinerjanya telah menurun,” ujar Irwandi Yusuf.
“Kami akan pakai terus dan tidak perlu terpengaruh dengan isu pergantian atau mutasi pejabat eselon II di Lingkup Pemerintah Aceh, yang akan membuat kinerja Pemerintah Aceh jadi lemah,” sambung Irwandi.
GUBERNUR GAMANG?
Pengamat politik Effendi Hassan menyatakan publik tentu keheranan, kenapa terlalu banyak penundaan dari rencana sebelumnya terkait penetapan para kepala SKPA di kabinet Irwandi-Nova? “Kenapa tidak langsung diumumkan saja? Selama ini proses tes itu kan sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Di satu sisi, ini perlu kita apresiasi, karena fit and proper test tidak dijalankan di pemerintahan sebelumnya, tapi dilakukan di era Irwandi,” ujar Effendi Sabtu, 7 April 2018.
Sayangnya, setelah proses ini berjalan kini muncul pertanyaan mengapa tidak langsung diumumkan saja? “Siapa yang layak dan tidak? Publik perlu tahu itu,” katanya.
Menurtu Effendi, apabila proses ini ditunda lagi, akan jadi kendala terutama dalam konteks implementasi APBA yang sudah disahkan melalui Pergub. “Masa pajabat lama kan sudah habis sebenarnya. Jadi ya umumkan saja hasil akhir dari psikotes ini. Sehingga publik dapat melihat Irwandi ini profesional dalam merekrut para kepala SKPA,” ujar akademisi dari Universitas Syiah Kuala ini.
Efenndi melihat masih kuat sekali tolak-tarik kepentingan dan intervensi dalam penetapan pejabat eselon dua, sehingga Irwandi gamang. “Seharusnya Irwandi tidak terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan tertentu, entah itu personal, parpol pendukung dan sebagainya. Jangan terjebak kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu, bekerja saja secara profesional. Toh prosesnya sudah dijalankan, untuk apa berubah-ubah,” bebernya.
Setelah proses seleksinya selesai, lanjut dia, tentu Irwandi sudang mengantongi nama siapa yang layak dan yang tidak layak. Jadi, menurut dia, tak perlu lagi menunda pengumuman tersebut. “Ini malah ditunda-tunda lagi, dengan alasan ingin memantau kinerjanya. Untuk apa seperti itu? Yang jelas, masyarakat ingin tahu hasilnya dengan jelas,” sambung Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Politik Unsyiah ini.
Kalau seperti sekarang ini, menurut dia akan banyak asumsi yang bermunculan. Ia juga menyanyangkan pernyataan Irwandi yang kontradiktif bahwa standarisasi pergantian Kadis dengan melihat kinerjanya dalam penyiapan dokumen lelang. “Hal ini mengangkangi komitmen awal Irwandi saat menunjuk tim Pansel JPTP dan tiga besar hasil seleksi pejabat eselon II tersebut,” katanya.
Padahal hasilnya telah sesuai dengan yang rencanakan Irwandi. “Jadi, kenapa mestikan gamang? Ini menunjukkan Irwandi tidak percaya dengan proses yang ia lakukan sendiri. Seharusnya, ia konsisten dengan prosedur yang ada, kalau memang ia melihat proses yang berjalan selama ini untuk mewujudkan good government dan clean governance. Jadi kenapa harus ragu?” cecar Effendi.
Setelah dilantik pun, tambah dia, kepala SKPA bisa dievaluasi kembali kalau memang tidak sesuai harapan. “Jadi tak perlu gamang. Makanya saya pikir, ada intervensi di sini. Karena tidak mungkin yang tadi itu jadi alasan sehingga beliau gamang. Apalagi dengan alasan khawatir implementasi anggaran nanti tidak berjalan baik, karena pejabat SKPA berpikir ia akan digantikan,” tambahnya.
MENJAGA RITME PEKERJAAN
Menyangkut tertundanya pelantikan pejabat baru, Jubir Pemerintah Aceh Saifuddin Abdul Gani mengatakan hal itu dilakukan gubernur agar tidak terganggu ritme pekerjaan yang sangat krusial setelah Pergub APBA 2018.
Penundaan itu, menurut dia, juga karena proyek otonomi khusus gagal dikembalikan ke kabupaten/kota. “Ini di luar perhitungan gubernur,” katanya.
Disebut Saifullah Abdul Gani, sebelumnya gubernur merencanakan untuk proyek Otsus pelaksanaannya di kabupaten/kota sehingga beban pekerjaan kepela SKPA provinsi bisa berkurang. “Tapi akhirnya kebijakan tersebut kan tidak disetujui Mendagri. Otomatis semuanya kembali lagi ke provinsi,” katanya.
Karena alasan ketidaksetujuan dari Mendagri inilah, disebut Saifullah mempengaruhi kebijakan yang disampaikan Irwandi sebelumya. Setelah proses tender itu dikembalikan ke provinsi, maka semua dokumen harus disiapkan provinsi. “Terkait kembalinya pekerjaan yang sangat besar sampai 3000 paket, ini kan perlu konsentrasi dan ritme kerja yang tinggi dari kepala SKPA yang ada sekarang?” ujarnya dengan nada bertanya.
Karena itu, sambung dia, gubernur mengambil kebijakan untuk sementara tidak melantik dulu kepala SKPA yang dinilai masih bisa bekerja dengan prima. “Saya sebut demikian karena selain berdasarkan hasil uji di tim pansel, mereka juga ditantang dengan persiapan Pergub yang demikian dinamis kemarin. Ternyata hal ini juga mampu mereka lewati dengan baik,” papar Saifullah.
“Nah, tahapan setelah Pergub adalah tahapan proses tender yang transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Gubernur Irwandi tidak ingin mengganggu ritme ini,” tambah dia.
Dia menjelaskan, yang disebut penggantian secara bertahap adalah mengisi kekosongan kalau memang ada pejabat yang pensiun. “Tetapi bukan berarti tidak akan dilakukan pelantikan. Cuma momentumnya saja yang belum tepat. Mereka yang sudah masuk namanya di gubernur, pasti akan dilantik,” katanya.
Saifullah memastikan bahwa skenario itu tidak berubah. “Alasan utama mutasi pejabat kan untuk menjaga ritme pelayanan publik agar tetap berjalan baik, makanya gubernur memastikan akan melantik mereka pada momentum yang tepat. Sebaliknya, jika dilakukan dalam momentum yang tidak tepat, maka pelayanan publik akan terganggu sepanjang tahun berjalan,” ungkapnya.
Soal limit waktu penggantiannya, lagi-lagi ia menjawab diplomatis. “Saya pikir itu tergantung kebutuhan. Bisa saja minggu depan setelah proses ini selesai, akan diganti. Lagipula dalam proses ini juga berlangsung seleksi secara alamiah. Misalnya saat target-target dari proses tender ini juga terpenuhi, maka akan masuk juga dalam evaluasi pemerintah. Ya, bisa saja gubernur memutuskan lain dalam beberapa minggu ke depan. Itu tergantung personal beliau, hak prerogatifnya,” bebernya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menyatakan pihaknya sejak mendorong agar hasil seleksi tim JPTP segera ditindaklanjuti Irwandi. Menurutnya, tak baik menunda-nunda pengumuman mengingat hasil seleksi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh tim pansel.
Alfian juga mengamati perkembangan nasib tiga besar calon pejabat eselon II ini yang belakangan Irwandi menegaskan akan mengganti mereka secara bertahap serta melihat kinerja mereka dalam penyiapan tender APBA 2018. Dalam hal ini, Alfian punya keyakinan berbeda.
Alfian menduga Irwandi segera melantik pejabat eselon II in dalam waktu dekat. Ia memprediksi, Irwandi akan melantik kabinet baru dalam bulan April 2018. “Saya punya asumsi terbalik. Irwandi segera melantik mereka,” tegs Alfian, Sabtu pekan lalu.
Menurutnya, Irwandi sengaja menyatakan seperti itu untuk menjaga psikologi pejabat yang sekarang agar bekerja maksimal. Hal ini menurut Alfian sangat wajar mengingat tabiat pejabat yang tak akan lagi fokus berkerja jika mengetahui dirinya akan digantikan. “Ini hanya untuk menjaga psikologi mereka saja. Padahal Irwandi saya yakin akan segera melantik pejabat baru dalam waktu dekat,” bebernya.
Alfian menduga, pada saat psikotest yang digelar pada 1 April lalu, Irwandi sudah mengantongi nama-nama pejabat yang akan segera dilantik. Bahkan tak menutup kemungkinan dia sudah menyampaikan kepada pejabat yang bersangkutan akan dilantik dalam waktu dekat. “Coba dicek, bisa jadi Irwandi sendiri sudah menyampaikannya kepada mereka,” tandasnya.[]
Belum ada komentar