Jakarta—Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, Sabtu, (5/1) menilai, alasan pemerintah menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk menekan subsidi listrik tidak logis karena hanya memicu kenaikan berbagai harga dan menimbulkan berbagai efek domino yang merugikan rakyat.
“Alasan pemerintah menekan angka subsidi listrik dengan menaikan TDL tak dapat diterima akal sehat. Sebab, efek domino kebijakan ini banyak sekali, seperti akan naiknya harga kebutuhan barang rumah tangga yang dikonsumsi rakyat,” ujar Fadli.
Akibat naiknya TDL, imbuh Fadli, kalangan industri pastinya akan menaikan harga jual barang akibat naiknya biaya produksi. Jika pasar tidak bisa menerima kenaikan harga tersebut karena menurunnya daya beli masyarakat, dampaknya berujung pada keberlangsungan industri yang mungkin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk efisiensi. Lebih jauh, efek domino kenaikan TDL akan memicu angka inflasi, terlebih kalau pemerintah tidak bisa meningkatkan pendapatannya.
Fadli berpendapat, untuk menekan subsidi listrik, harusnya pemerntah dan PT PLN melakukan efisiensi bukan menaikan TDL. Pasalnya, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tecatat ada inefisiensi di tubuh PLN sebesar 37,6 trilyun pada 2011 dan Rp 867 miliar pada tahun 2012. “Belum lagi kontrol PLN terhadap pencurian listrik yang bisa merugikan lebih dari Rp 15 miliar. Ditambah potensi kerugian akibat korupsi di tubuh PLN sendiri,” ujar Fadli.
Langkah selanjutnya, kinerja Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) harus dievaluasi. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kinerjanya tercatat buruk karena hanya bisa menyerap 10% APBNP, yakni Rp 1.752 trilyun dari Rp 16,286 trilyun. Artinya, rendahnya penyerapan tersebut menunjukan rendahnya kinerja ESDM mengatur manajemen energi.
“Pemotongan subsidi menjadi langkah mujarab menutupi buruknya performance kinerja ESDM. Imbasnya, ya kepada rakyat lagi pada akhirnya. Tingginya subsidi selama ini, dijadikan alasan oleh pemerintah sebagai penyebab tak sehatnya APBN kita. Padahal, belanja PNS dan beban pembayaran utang, serta bunganya lah yang juga membuat inefisiensi anggaran,” pungkas Fadli.[gatra]
Belum ada komentar