PM, Banda Aceh – Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) mendesak agar Kepala BPKS Sabang lebih sigap merespon tawaran investasi Pemerintah India melalui duta besarnya, Pradeep Kumar Rawat.
Juru bicara JARA, Muhammad Nur mewanti-wanti, jangan sampai pemerintah lalai dan tidak merespon rencana baik itu sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat Aceh.
Dikabarkan, saat Dubes India datang ke Sabang, Kepala BPKS dan Wali Kota Sabang tidak berada di tempat, sehingga publik menganggapnya lalai dalam merespon kerja sama tersebut.
“Kita sesalkan Kepala BPKS sebagai pemilik otoritas tak ada di tempat, juga Walikota Sabang. Kalau Jokowi tahu masalah ini bisa gawat. Ini kan obsesi Presiden untuk memajukan Aceh melalui Pulau Weh,” kata M Nur, Rabu (7/8).
Sebelumnya, tawaran ke pemerintah India untuk berinvestasi di Sabang pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan G20 dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi di Osaka, Jepang pada Juni 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak India melakukan konektivitas ekonomi di Sabang dengan target capaian sebesar USD 50 miliar di tahun 2025.
Bahkan, dalam pertemuan tersebut, Jokowi berharap agar penerapan tarif impor baru terhadap ekspor sawit di Indonesia bisa diterapkan pada awal tahun 2019.
Selain itu, Jokowi juga berpesan agar ke depannya pengusaha Aceh dapat menjalin konektivitas dengan pengusaha Andaman-Nicobar dalam segala bidang.
Atas pertemuan tersebur, Senin lalu, duta besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat beserta Konsul Jenderal mendatangi Banda Aceh. Pihaknya bertemu Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di pendopo untuk membicarakan hal tersebut.
Salah satu poin pertemuan tersebut adalah rencana pemerintah India membangun rumah sakit dengan nilai investasi penuh, mulai dari bagunan, tim medis, hingga sampai ketingkat pengelolaan.
Rumah sakit ini bakal dibangun lewat perjanjian Bangun Guna Serah Atau Buil Operate Transfer (BOT).
Karena itu, JARA menilai rencana ini sangat strategis dan menguntungan bagi Sabang.
“Ini kerjasama bilateral yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh, jika ini mampu diwujudkan pemerintah India,” kata M Nur.
Ia menambahkan, rekam jejak India di bidang kesehatan sangat diperhitungkan dunia. Ini bisa menjadi alternatif lain bagi sebagian masyarakat Aceh yang selama ini kerap berobat di beberapa negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
“Kepala BPKS dan Wali Kota harus membuka diri terhadap rencana investasi tersebut, baik dari sisi penyediaan tempat, biokrasi, keamanan hukum maupun transportasi lainya,” tandas akademisi USM ini. []
Belum ada komentar