Jakarta—Sudah 15 tahun implementasi reformasi ternyata belum bisa membawah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, bahkan gagalnya amanah reformasi ini didalangi oleh penguasa saat ini yang tidak lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal tersebut didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Indonesian Research and Survey (IReS), dalam expose hasil survei nasional di 33 Propinsi dengan tema “Persepsi publik terhadap pelaksanaan agenda reformasi sepanjang 15 tahun” di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (5/5).
Dalam rilisnya, survei yang dilakukan tanggal 17-27 April dengan 2383 responden, margin of error 2,01% dan tingkat kepercayaan 95% menghasilkan angka penilaian masyarakat tentang pelaksanaan reformasi selama 15 tahun sebanyak 45,1% tidak puas dan hanya 31,1 yang merasa puas, sisanya sebanyak 24,8% merasa tidak tahu.
Sejalan dengan gagalnya pelaksanaan reformasi, responden juga menilai kinerja Pemerintah SBY-Boediono dengan tingkat kepuasan 29,8%, tidak puas 64,5% dan tidak tahu sebanyak 5,7%.
“Dalam tuntutan penegakan supremasi hukum, responden merasa tidak puas mencapai 59,6%, puas 18,6% dan sisanya tidak tahu sebnayk 21,8%,” terang Kadiv Survei IReS Indrayadi, Ss dalam exposenya.
Yang lebih memprihatikan dari hasil survei ini adalah pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari KKN ternyata responden memberikan angka ketidakpuasan mencapai 61.4%, puas sebanyak 27,5% dan tidak tahu sebanyak 11,1%.
Menanggapi hasir survei IRes ini, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Dr H Donny Tjahja Rimbawan menegaskan hasil survei ini tidak jauh berbeda dengan fakta yang terjadi saat ini.
“Yang paling bertanggung jawab atas gagalnya pelaksanaan reformasi adalah Presiden SBY,” jelas ketua DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini.
Diterangkannya dari 4 presiden pasca reformasi, SBY mengambil porsi terbesar dari segi waktu berkuasa, “SBY berkuasa selama 102 bulan atau 56,67%, Megawati 38 bulan atau 21,11%, Gusdur 22 bulan atau 12,21% dan Habibie hanya 18 bulan atau 10%.
Rimbawan juga menjelaskan amanah yang diemban SBY sebelumnya menjadi Presiden RI. “Reformasi dibidang TNI-pun SBY yang memimpin, begitu juga saat Gusdur dan Megawati menjadi Presiden, SBY menjadi salah seorang Menteri dikabinet kedua Presiden tersebut,” terang Rimbawan.
Yang membuat Donny Rimbawan prihatin, ternyata masyarakat merasa tidak puas dengan pemerintahan yang bersih dari KKN. “Wajar KKN makin tumbuh subur, SBY sendiri sebagai ketua Umum Partai Demokrat, dan anaknya sebagai Sekjen, apa itu tidak KKN?,” tanya Rimbawan.
Senada dengan Rimbawan, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Dr Zaenal Arifin Muchtar menilai sudah saatnya ada gerakan re-reformasi karena reformasi saat ini terbilang gagal, “perlu digerakan reformasi jilid dua karena reformasi saat ini berjalan ditempat,” terang Zaenal.
Terkait dengan hasil Survei IRes, Zaenal mengakui hasil survei ini tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi saat ini dilapangan. “Saya berkeyakinan jika ada lembaga lain yang melakukan survei serupa, maka hasilnya tidak akan berbeda dengan hasil survei IRes saat ini, karena itu fakta yang terjadi saat ini,” pungkas Zaenal.[]
Belum ada komentar