Produktivitas petani dalam menghasilkan padi/gabah dipastikan anjlok menjadi di bawah lima ton per hektare jika kebijakan pupuk bersubsidi dihilangkan dari petani.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI.
Mentan menanggapi kritik sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan output atau produktivitas pertanian dari kebijakan subsidi pupuk yang telah berjalan sejak 2014.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat mengkritik terkait dana yang telah digelontorkan negara untuk subsidi pupuk mencapai Rp 33 triliun, namun tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan.
“Sebelum ada pupuk subsidi hanya 4 ton per hektare. Ini sudah terlalu bagus. Setelah ada pupuk ini pertumbuhannya 5,2 ton per hektare. Jadi apakah ini berhasil atau tidak berhasil dengan pupuk itu, harus dipertimbangkan. Kalau tidak ada pupuk tadi, dia turun di bawah 5 ton. Pasti,” kata Mentan, Senin (8/2/2021).
Mentan mencatat bahwa produktivitas padi di Indonesia mencapai 5,2 ton per hektare (ha), jauh lebih tinggi dari negara produsen beras lainnya.
Berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2018, produksi tanaman padi di Thailand hanya 3,09 ton per ha, Filipina 3,97 ton per ha, India 3,88 ton per ha, serta Pakistan 3,84 ton per ha. Di Asia Tenggara, produksi padi Indonesia hanya kalah dengan Vietnam yang mencapai 5,8 ton per ha.
Hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) juga mencatat produktivitas tanpa subsidi pupuk untuk tanaman padi mencapai 4,19 ton per ha atau turun 18,09 persen.
Selain itu potensi penurunan produksi tanpa subsidi untuk padi diperkirakan mencapai sebesar 9,86 juta ton dengan nilai Rp51,79 triliun.
Sebelumnya dalam rapat tersebut anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Riezky Aprilia mempertanyakan hasil panen dari subsidi pupuk. Di sisi lain, kelangkaan pupuk masih terjadi di lapangan.
“Ini bukan aspirasi kami, tapi dari masyarakat petani yang menyampaikan. Daripada ribet, lebih baik subsidinya mereka minta dicabut. Kalau memang tidak ada output, apalagi ini 9 juta ton, itu besar, Pak, daripada nanti dipertanyakan lagi oleh Presiden, agar dipertimbangkan,” kata Riezky.
Sumber: Suara.com
Belum ada komentar