Staf Khusus Presiden Kritik Netralitas Media

Media dan kepentingan politik (Ilustrasi duandalis.com)
Staf Khusus Presiden Kritik Netralitas Media

Jakarta – Staff khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, mengatakan perlunya kebersihan media dari dominasi kepentingan kapital dan politik.

“Televisi menjadi problematis (salah satunya) ketika sudah no longer about value, tapi money (bukan lagi menjunjung nilai-nilai tapi uang) ,” kata Daniel saat berbicara di acara “Televisi Sebagai Sarana Komunikasi Politik Dalam Rangka Membangun Demokrasi” di Jakarta pada hari Selasa, (16/4/2014).

Selain hal tersebut, Daniel menambahkan bahwa media televisi juga menjadi problematis jika sudah menjadi satu suara dalam pemberitaan, sudah tidak lagi mengutamakan kepentingan publik tapi perorangan, dan tidak lagi tentang kesetaraan tapi dominasi.

Daniel mengatakan bahwa hal tersebut juga berlaku untuk semua jenis media, tidak hanya televisi.

“Televisi memang melebihi radio dan koran, karena punya gambar yang hidup–adanya gesture (bahasa tubuh) dan facial expression (ekspresi wajah)–yang dapat memanipulasi publik,” jelasnya.

“Televisi menjadi mengerikan ketika dipegang orang salah dan yang tidak mengutamakan public interest (kepentingan publik),” katanya.

Televisi, menurutnya, masih memainkan peran paling besar dalam kampanye politik, meskipun sudah ada media lain, seperti jejaring sosial, yang mulai digunakan untuk kampanye.

Beberapa politisi sekarang memiliki beberapa media televisi swasta, seperti Hary Tanoesoedibjo, calon wakil presiden dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang memiliki MNC (RCTI, Global TV, dan MNC TV); Surya Paloh, calon presiden dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), dengan Metro TV dan juga koran Media Indonesia; dan Aburizal Bakrie, calon presiden dari partai Golongan Karya (Golkar) yang membawahi Visi Media Asia (ANTV,TVOne, dan Vivanews.com).

Menyangkut adanya pelanggaran media dalam masa kampanye politik, Daniel mengatakan bahwa harus ada regulasi yang secara spesifik dapat meminimalisir hal tersebut.

“Kalau perlu bahkan (regulasi itu) sampai merestriksi,” imbuhnya. [beritasatu.com]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

SAH, Dahlan Gantikan Makhrum Tahir di DPRA
Penyumpahan Dahlan menjadi anggota DPRA oleh Tgk Muharuddin, Senin (13/11/2017) | (foto : Suryadi KTB)

SAH, Dahlan Gantikan Makhrum Tahir di DPRA