PM, Banda Aceh – Anggota DPRA Samsul Bahri (Tiyong), menyesalkan statemen Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan, yang mengatakan bahwa keterlambatan pembahasan RAPBA 2018 karena tidak ada lagi kong kalikong atau bagi-bagi dan nego antara eksekutif dan legislatif.
Politisi PNA ini menilai, pernyataan Irwan Djohan dapat menimbulkan mispersepsi dan kesalahpahaman di mata publik. Bahkan, anggota Komisi IV ini mengatakan, pernyataan Irwan Djohan secara tidak langsung telah mendiskreditkan dan merendahkan martabat anggota DPRA lainnya.
“Tudingan tersebut juga merendahkan marwah dan citra DPRA secara kelembagaan. Hal ini juga bentuk serangan atas Pemerintah Aceh yang seakan-akan telah berkomplot dengan DPRA,” ujar Tiyong, Rabu (21/2) dalam keterangan tertulis yang diterima pikiranmerdeka.co.
Selama ini, kata dia, anggota dewan telah banyak melakukan tugas dan fungsi sebagai dewan yang layak diapresiasi oleh masyarakat.
Namun, dengan pernyataan Irwan Djohan, sambungnya, masyarakat akan beranggapan anggota dewan hanya fokus mengurusi kepentingan pribadi.
“Kalau memang selama ini saudara Irwan Djohan menemukan indikasi kongkalikong, sudah seharusnya sebagai salah satu pimpinan DPRA, ia berdiri paling depan untuk menentangnya,” tegas Tiyong.
“Tetapi selama tiga tahun keberadaannya di DPRA kita tidak pernah mendengar beliau mengungkapnya. Hal ini tentu jadi tanda tanya. Apakah selama ini saudara Irwan telah ikut terlibat untuk berkomplot dalam melakukan suatu permufakatan jahat sebagaimana tudingannya tersebut?,” tanya Tiyong.
Ia mengaku sangat menyesalkan pernyataan yang terkesan provokatif dan spekulatif tersebut. Kata dia, apa yang disampaikan Irwan Djohan hanya akan memperkeruh suasana, di tengah harapan agar DPRA dan TAPA dapat segera menyepakati RAPBA bulan.
Hal ini sangat kontraproduktif dengan semangat kebersamaan antara TAPA dan DPRA sebelumnya agar APBA dapat disahkan melalui Qanun.
“Dugaan saya tindakan saudara Irwan hanya sebagai bentuk pencitraan personal di depan publik. Selama ini yang bersangkutan telah beberapa kali membangun panggung pencitraan untuk dirinya sendiri di saat DPRA mendapat cibiran dari masyarakat,” katanya.
Harusnya sebagai pimpinan kata Tiyong, Irwan Djohan yang paling bertanggung jawab untuk membangun citra positif lembaga DPRA. Bukan justru meruntuhkan harkat dan wibawa lembaga.
“Dia ingin jadi pahlawan, yang lain jadi pecundang. Inikan tidak benar. Saya mengimbau saudara Irwan untuk berhenti mengeluarkan statement yang dapat menimbulkan polemik di tengah publik,” tambah Tiyong.
Menurutnya semua harus fokus mengawal pembahasan RAPBA sehingga dapat disahkan secepat mungkin. Itu yang di tunggu-tunggu oleh rakyat. Pernyataan yang bersifat politik citra, tidak akan bikin rakyat kenyang.
“Kita juga mengimbau seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pengesahan APBA agar benar-benar fokus dan berkomitmen untuk segera menyelesaikannya,” pungkasnya.
Irwan Djohan saat menerima mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah yang melakukan aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kemarin mengatakan, APBA 2018 terlambat pembahasan terjadi dikarenakan tidak ada lagi kong kali kong atau bagi-bagi bahkan nego antara eksekutif dan legislatif.
“Saya menilai justru di tahun 2018 ini kenapa terlambat, salah satunya adalah karena tidak ada lagi kong kali kong tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif,” pungkas T Irwan Djohan.()
Belum ada komentar