Jakarta—Tekanan ke Menteri Pendidikan atas berbagai masalah Ujian Nasional (UN) 2013 terus berlanjut. Masalah itu khususnya terkait keterlambatan distribusi soal UN SMA tahun 2013 yang jadi sorotan berbagai kalangan masyarakat terutama di jejaring media sosial.
Salah satu protes terkait UN 2013 datang dari siswi SMA Negeri 8 Yogyakarta Ana Prasetio. Pada laman petisi change.org berbunyi “Saya, seorang pelajar berusia 16 tahun, mewakili harapan teman-teman seluruh penjuru Indonesia, menginginkan kualitas pendidikan yang baik, atau setidaknya, lebih baik dari saat ini. Pendidikan adalah hal yang vital bagi keberlangsungan sebuah negara. Tapi lihatlah keadaan sistem pendidikan kita sekarang, tujuan negara untuk ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ seharusnya menjadi pemacu semangat untuk memperbaikinya.”
Secara terpisah Sekjen Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, menilai kebijakan pendidikan nasional tidak boleh mengorbankan siswa.
“Siswa selalu menjadi korban dalam setiap penyelenggaraan UN. Hasil UN tak bisa mengukur kondisi sebenarnya karena penuh keruwetan. Saya berharap Ujian Nasional 2013 adalah yang terakhir kalinya. Selain itu, saya rasa hasil UN 2013 tak seharusnya jadi penentu kelulusan siswa untuk diterima perguruan tinggi,” ujarnya.
Direktur Komunikasi Change.org Indonesia, Arief Aziz, dalam rilisnya menyatakan berbagai protes masyarakat di sosial media hanyalah puncak gunung es dari berbagai permasalahan terkait Ujian Nasional.
“Masyarakat sudah cerdas, tidak bisa dibodohi oleh propaganda pemerintah. Mereka semakin kritis menyikapi berbagai permasalahan, terutama sejak era media sosial. Masyarakat kini bisa mengungkapkan aspirasinya di berbagai platform online. Sekarang kita bisa melihat bagaimana siswa SMA mengungkapkan keluh kesahnya melalui twitter, facebook, dan bahkan menyaksikan berbagai video pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu melalui laman Youtube,” sebutnya.
Arief juga menambahkan, dari tahun ke tahun, kualitas UN kian menurun. Pelajar kerap menghalalkan segala cara agar lulus UN. Alhasil, tujuan pelaksanaan UN untuk mengukur kualitas pendidikan mustahil tercapai.
“Mungkin Menteri Pendidikan M. Nuh seharusnya juga memiliki akun twitter seperti Presiden SBY, agar bisa melihat keluhan dan masukan dari masyarakat. Bila memang terbukti masyarakat tidak puas dengan kinerjanya, ia seharusnya mundur secara ksatria,” tutur Arief.[]
Belum ada komentar