PM, Tapaktuan—Proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Kota Bahagia senilai Rp1,6 miliar sumber dana Bansos tahun 2014, tidak dilengkapi dengan mobiler (meja dan kursi) meskipun sekolah tersebut telah diserahterimakan dan sudah difungsikan. Akibatnya, proses belajar mengajar harus berlangsung di lantai.
Kondisi miris dan memprihatinkan yang dirasakan oleh para siswa dan dewan guru di sekolah tersebut telah berlangsung sejak dimulainya tahun ajaran baru 2015/2016, tepatnya Juli tahun 2015 atau pasca para siswa tersebut pindah lokasi belajar dari sebelumnya menumpang di TPA Bustanul Huda Desa Buket Gadeng ke gedung sekolah yang baru siap dikerjakan itu.
Ketua Komite SMAN 1 Kota Bahagia yang juga Kepala Desa Buket Gadeng, Junaidi mengatakan, pihaknya merasa heran dan tak habis pikir kenapa proyek pembangunan gedung sekolah dalam bentuk Unit Sekolah Baru itu tak dilengkapi dengan mobiler.
Padahal, saat tim dari Pusat meminta pertanggungjawaban laporan pembangunan sekolah tersebut justru harus dilengkapi dengan mobiler. “Saya tidak tahu dimana diambil foto bangunan sekolah yang dilengkapi dengan mobiler oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh Selatan,” kata Junaidi kepada wartawan yang berkunjung ke sekolah tersebut, Rabu (19/8).
Anehnya lagi, sambung Junaidi, proyek pembangunan SMAN 1 Kota Bahagia bersumber dari dana Bansos yang seharusnya sistem pekerjaannya dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama Komite Sekolah. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan justru langsung ditangani oleh pihak Dinas Pendidikan.
“Saya selaku Ketua Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan proyek itu, kecuali hanya pada saat pengukuran lahan mau dimulainya pekerjaan proyek. Setelah itu tidak pernah dilibatkan lagi. Saya juga tidak tahu kepada siapa proyek itu diserahterimakan sebab kami selaku Komite tidak pernah tahu apakah sudah diserahterimakan atau belum,” ungkapnya.
Dia mengatakan, pasca proses belajar mengajar siswa dipindahkan ke gedung baru itu, pihaknya telah pernah mempertanyakan kepada pihak Dinas Pendidikan kenapa gedung sekolah itu tidak dilengkapi dengan mobiler sehingga para siswa terpaksa belajar di lantai. Saat itu, kata Junaidi, pihaknya juga telah pernah meminta melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sekolah itu kepada Dinas Pendidikan, namun permintaan itu tidak direspon.
“Saat saya pertanyakan kenapa tidak dilengkapi mobiler, pejabat di Dinas Pendidikan Aceh Selatan menyarankan kepada kami agar mengambil kursi dan meja di SD Seunebok Keuranji. Namun arahan itu kami tolak karena dapat mengganggu proses belajar mengajar di SD tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Junaidi juga mengaku bahwa pihaknya merasa sangat kecewa terhadap realisasi pembangunan SMAN 1 Kota Bahagia tersebut. Pasalnya, pembangunan gedung sekolah yang terdiri dari tiga ruang kelas belajar, kantor kepala sekolah dan dewan guru, kantor tata usaha, laboratorium dan pustaka itu, hasil pekerjaannya sangat tidak memuaskan.
Hasil pantauan di lokasi, bangunan sekolah yang baru selesai dibangun tahun 2014 lalu, kondisi dindingnya sudah mulai retak-retak, pondasi mulai turun karena diduga timbunan tidak padat, cat sudah pudar, kosen pintu dan jendela sudah renggang karena diduga kayu yang digunakan berasal dari kayu sembarang.
“Jika saja pembangunan sekolah ini diserahkan kepada pihak kami dengan sistem swakelola, tentu hasilnya tidak demikian. Bahkan jika anggaran lebih akan kami pergunakan untuk membangun pagar dan menimbun lahan sekolah ini termasuk pengadaan mobiler sehingga para siswa tidak harus belajar di lantai,” cetusnya.
Karena melihat para siswa sudah lama harus belajar di lantai maka pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan Aceh Selatan segera mengadakan mobiler (meja dan kursi) baru di sekolah tersebut, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih maksimal lagi ke depannya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan H Yusafran SPd MSi yang ditanyai terkait persoalan itu menjelaskan, sumber anggaran pembangunan SMAN 1 Kota Bahagia berasal dari bantuan NGO Negara Donor Australia yang dikucurkan dalam bentuk dana bansos.
Sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional, kata Yusafran, sistem pekerjaan proyek tersebut memang bukan secara swakelola melainkan langsung ditangani oleh tim panitia pembangunan yang di-SK-kan oleh pihak Dinas Pendidikan melalui persetujuan bupati.
“Pekerjaan proyek itu memang bukan dalam bentuk swakelola oleh pihak sekolah dan komite, tapi langsung ditangani oleh tim panitia yang ditunjuk oleh dinas,” tegasnya.
Yusafran juga mengakui, dalam paket proyek pembangunan SMAN 1 Kota Bahagia tersebut tidak termasuk item pengadaan mobiler karena anggaran yang tersedia sebesar Rp1,6 miliar tidak cukup.
“Sebenarnya, jika di kalkulasikan secara detail anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk pembangunan tiga ruang kelas belajar, kantor kepsek dan guru serta tata usaha, laboratorium dan pustaka serta WC umum jelas tidak cukup. Karena perhitungan anggaran oleh orang Pusat berbeda dengan realisasi di lapangan. Perhitungan orang Pusat dalam RAB Rp1,8 juta/meter, sedangkan realisasi dilapangan mencapai Rp4 juta/meter,” sebutnya.
Menurut Yusafran, berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan laporan pertanggungjawaban yang telah diserahkan oleh pihaknya kepada pihak NGO Negara Donor Australia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, realisasi pekerjaan proyek itu telah disetujui dan diterima oleh pihak Kementerian dimaksud, sehingga pihaknya menilai terkait pekerjaan proyek itu tidak ada masalah lagi.
Sedangkan terkait beberapa item pekerjaan proyek telah mulai rusak meskipun gedung sekolah itu baru selesai dibangun tahun 2014 lalu, menurut Yusafran kondisi itu wajar dan lumrah terjadi karena gedung sekolah itu sudah mulai difungsikan atau digunakan selama ini.
“Hal itu (kondisi beberapa item rusak) maklum sajalah, karena bangunan itu sudah digunakan selama ini,” ujarnya.
Sedangkan terkait pengadaan mobiler dan pembangunan pagar sekolah, lanjut dia, anggaranya telah dimasukkan dalam APBK 2015 dimana pekerjaannya segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
[PM005]
Belum ada komentar