PM, SIGLI – Sejumlah mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Kamis (1/2).
Unjuk rasa itu dilakukankarena sidang pembasan APBK 2018 Pidie yang dilaksanakan di gedung DPRk setempat tertutup untuk umum.
“Karena sidang anggaran harus terbuka untuk umum dan jangan sampai ada bagi-bagi uang,” ujar Firdaus, perwakilan pengunjuk rasa.
Menurut mereka, dewan sudah menyalahi prosedur karena pembahasan anggaran tidak dibuka untuk umum. Padahal, tidak lazim dilakukan oleh DPRK untuk membahas anggaran dengan cara tertutup.
“Apa yang dilakukan dewan sangat melukai hati rakyat. Hingga saat ini APBK Pidie belum disahkan oleh dewan terhormat. Sehingga dikhawatirkan akan mendapatkan sanksi dengan pemotongan APBK hingga 20 persen,” terangnya.
Sementara itu Muammar selaku Ketua LPDN mengungkapkan, banyak kejanggalan yang terjadi di Pidie. Dimana banyak proyek yang dikerjakan asal jadi, namun tidak ada yang menindak secara hukum.
Selain persoalan anggaran, pengunjuk rasa juga meminta pemerintah agar mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), karena selama ini dianggap gagal dalam bekerja.
Pantaun pikiranmerdeka.co, saat melaksanakan aksi pengunjuk ras juga membawa sejumlah spanduk dan poster. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari petugas Kepolisian setempat.()
Belum ada komentar