PM, BANDA ACEH – Besarnya anggaran dimiliki oleh Pemerintah Aceh, tidak mampu digunakan secara maksimal untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung pembangunan di Aceh.
Hal tersebut dapat dilihat dari informasi yang ditayangkan di situs Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, dari Rp14,733 triliun total APBA 2017, serapan anggaran baru 33 persen atau 4,8 triliun.
Juru Bicara Masyarakat Pro Demokrasi – MPD, Zulfiansyah Lumna, menilai, rendahnya serapan APBA 2017 dikarenakan lemahnya kinerja SKPA. Jika terus dibiarkan, kata dia, akan sangat tidak baik terhadap proses pembangunan Aceh kedepan.
Baca : Ironi Serapan APBA
“Serapan APBA tahun 2017 berdampak pada lambannya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh. Gubernur dan wakil gubernur Aceh harus segera melakukan evaluasi terhadap SKPA yang tidak bekerja dengan baik, guna memutus mata rantai ketimpangan terjadi selama ini agar pembangunan Aceh dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, sambung dia, pihaknya mendesak Gubernur untuk mempercepat proses Fit and Proper Test dan menjaring putra putri terbaik Aceh, untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan Aceh kedepan.
“Dengan melakukan fit and proper test secepatnya, perangkat kerja yang baru tersebut benar-benar terpilih berdasarkan kemampuan dan kapasitas. Bukan berdasarkan kedekatan emosional ataupun hubungan kekeluargaan dengan Pemimpin daerah,” tegasnya.
“Eksekutif dan legislatif agar tak lamban dalam mengambil tindakan terkait rendahnya serapan anggaran tersebut, mengingat proses pembangunan Aceh saat ini masih begitu lemah, ditambah lagi penggunaan dana otsus yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya.()
Belum ada komentar