Jakarta – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akhirnya mendapat izin mengakses langsung data aktivitas vulkanik milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan usai kejadian tsunami yang disebabkan aktivitas Gunung Anak Krakatau, BMKG meminta agar dapat mengakses aktivitas kegunungapian milik PVMBG. Tujuannya untuk mempercepat penyampaian informasi peringatan dini bencana akibat aktivitas vulkanik dan disetujui.
“BMKG itu sudah mendapat akes langsung. Mendapat akses bisa melihat data badan geologi langsung mulai tanggal 27 desember. Jadi tanpa menunggu info BMKG bisa menerima dari server dari websitenya, dari linknya badan geologi. Ini untuk mempercepat proses karena kalo harus memberi tahu kan ada delay, ada ketertundaan,” kata Dwi pada KBR(3/1).
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menambahkan, BMKG juga telah memodifikasi 6 alat sensor yang ada di sekitar Selat Sunda untuk mendeteksi gempa tektonik yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Ditambahkannya, itu merupakan sinergitas antara BMKG dan Badan Gelogi PVMBG, untuk memberikan peringatan dini terhadap bencana tsunami akibat aktivitas vulkanik dengan lebih baik.
Terbukanya akses BMKG untuk memantau aktivitas vulkanik ini, berkaca dari kejadian Tsunami di Selat Sunda bulan lalu.
Melansir Tirto.id, beberapa saat usai kejadian tsunami itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sama-sama merilis pernyataan bahwa kejadian itu bukan tsunami, melainkan “hanya” gelombang pasang air laut. Tak berselang lama, kedua lembaga itu mengoreksi pernyataan mereka dan menyebut kejadian tersebut memang tsunami.
Tak hanya itu, antara BMKG dan Badan Geologi juga sempat saling lempar tanggung jawab. Dalam instastory di instagram, Ahad (23/12), akun @infoBMKG menulis, “Jika ada kemungkinan tsunami akibat aktivitas vulkanik, itu adalah wewenang rekan kami di Badan Geologi.”
Kepala Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami wilayah Barat PVMBG Badan Geologi, Ahmad Solihin lantas membantahnya dengan mengatakan, “untuk memantau dan memprediksi gejala tsunami dibutuhkan tide gauge untuk memantau tinggi muka air laut. Itu bukan wewenang PVMBG karena PVMBG tidak bisa memberikan peringatan dini terkait ancaman bencana tsunami.”
“Badan Geologi bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Tugas dan kewenangan itu tidak meliputi peringatan dini tsunami,” sambung Solihin.
Pakar tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko menilai perdebatan antarlembaga itu sia-sia dan hanya membuang-buang waktu, terlebih yang menjadi korban adalah masyarakat.
Sumber: KBR.id, Tirto.id
Belum ada komentar