PM, Blangpidie – Pemerintah Kebupaten Aceh Barat Daya menegaskan terus berupaya membenahi berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan melalui Sekretaris Daerah Abdya, Thamrin, di sela-sela sambutannya dalam acara Muscab ke-8 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di kampus STKIP Muhammadiyah, Sabtu (14/7).
Sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, ia mengaku masih sangat banyak kelemahan-kelemahan dalam memberikan pelayanan.
“Tentunya masukan sangat kita perlukan dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan ke depan,” kata Thamrin.
“Meskipun kami memiliki posisi strategis, tentu kami mempuai rentang kendali yang sangat terbatas, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan, oleh karena itu saran pendapat dari mahasiswa sangat kita perlukan,” ungkapnya lagi.
Menanggapi kritik yang diutarakan mahasiswa terhadap pemerintah Abdya belakangan ini, ia mengaku sangat memaklumi aspirasi tersebut. Dikatakannya, sebelum menjadi PNS ia juga lebih dahulu jadi mahasiswa.
“Oleh karena itu, kita tahu bagaimana cara berpikir atau bertindak dari mahasiswa,” tuturnya.
Jawab Polemik Tenaga Kontrak Hingga Keluhan Satpol PP
Dalam kesempatan itu, Thamrin juga menyinggung soal tes pegawai non-PNS (kontrak) yang telah diumumkan Pemkab Abdya beberapa pekan lalu yang sempat menimbulkan protes keras dari sebagian besar peserta seleksi. Menurut dia, sebelum melakukan penerimaan pegawai tersebut, terlebih dahulu ia melihat sejauh mana masyarakat meminati formasi kontrak ini.
“Pada tahun 2016, itu gaji pegawai kontrak di atas satu juta, 2017 kita kurangi, lantaran PAD (pendapatan asli daerah) kita menurun,” kilahnya.
Thamrin mengaku, penurunan itu disebabkan adanya beberapa kewajiban-kewajiban. Hal itu lalu disikapi dengan melakukan pengurangan gaji kontrak.
“Dengan kurangnya dana ini maka kita coba kurangi gaji tenaga kontrak dari 1 juta menjadi 600.000 sampai dengan 400.000 rupiah, dengan harapan kita ada yang berhenti, ternyata tidak,” sebutnya.
Selain itu, Sekda Abdya Thamrin juga menyayangkan terkait keluhan Satpol PP yang bertugas di rumah sakit daerah setempat. Menurut dia, keluhan itu harusnya disampaikan kepada atasannya.
“Sebenarnya gaji Satpol PP Rp 1,1 juta tidak rendah, Satpol PP diberikan uang piket, dapat uang lumbur, mendapat biaya pelayanan, jadi kalau mereka ditugaskan di rumah sakit tidak kurang,” ungkap Thamrin.
Terakhir, ia menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak elergi dengan kritikan-kritikan yang sifatnya membangun.
“Jadi, kami menganggap bahwa kritikan-kritikan itu, sebagai sesuatu hal yang bisa membuat kami untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, dan kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu tidak sepenuhnya benar,” tutup Sekda Abdya. []
Reporter: Armiya
Belum ada komentar