Sebuah Desa di India Larang Perempuan Gunakan Ponsel

Sebuah Desa di India Larang Perempuan Gunakan Ponsel
Sebuah Desa di India Larang Perempuan Gunakan Ponsel

Bihar—Sebuah desa di India melarang perempuan menggunakan telepon seluler. Anggota dewan desa meyakini, ponsel dapat “merusak atmosfer sosial.” Keputusan tersebut mendulang kecaman dari berbagai organisasi perempuan.

Gabungan organisasi perempuan India seperti dilaporkan Kantor Berita DW, Senin (10/12), mengecam tindakan sebuah desa di timur laut yang melarang perempuan menggunakan telepon seluler.

“Keputusan itu bodoh, konyol dan tidak perlu. Sesuatu yang merefleksikan ketakutan mereka terhadap kebebasan perempuan,” kata Urvashi Butalua, seorang aktivis perempuan India di New Delhi.

Desa yang terletak di negara bagian Bihar itu acap disebut sebagai halaman belakang sekaligus kawasan termiskin di India. “Desa Kishanganj mayoritas penduduknya muslim. Desa itu terletak di perbatasan Nepal. Kawasan yang sangat miskin,” kata Imammudin Ahmad, Direktur yayasan Women’s Development Corporation di Bihar.

Ahmad meyakini rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini ikut berperan penting, “Mentalitas penduduk di sini sangat feodal dan kecuali perempuan diberikan hak untuk membuat keputusan, situasi semacam ini akan terus berlangsung,” katanya.

Munawar Alam yang bertugas melaksanakan larangan tersebut di desa Suberbari, menepis kritik yang diarahkan terhadap dewan desa. Ia berdalih semakin banyak perempuan yang meninggalkan keluarganya. “Situasi ini membuat kami malu,” tambahnya.

Alam mengklaim tren perceraian meningkat sejak masuknya layanan seluler di desa tersebut.

Dewan desa mengancam akan menjatuhkan denda sebesar US$180 bagi setiap gadis yang kedapatan menggunakan telepon seluler. Sebaliknya perempuan yang sudah menikah cuma dikenai denda sebesar US$ 37. Buat kawasan yang rata-rata penghasilannya berada di bawah satu dollar per hari, denda tersebut adalah ancaman serius.

Faktanya ponsel tidak cuma digunakan oleh orang kaya, kata aktivis perempuan Ursvashi Butalia. Perempuan yang berimigrasi untuk mencari kerja juga bergantung pada ponsel untuk berkomunikasi dengan keluarga di desa.
Ia menuding dewan desa yang cuma berisi laki-laki, “ketakutan bahwa perempuan bisa keluar dari menjadi independen dari keluarga,” sebut Ursvashi.

Tidak diragukan, masyarakat India juga ikut tergerus arus perubahan di era globalisasi. Para pakar meyakini. angka migrasi perempuan ke kota besar yang terus melonjak akan menggoyang pondasi masyarakat sosial India dan membawa perubahan pada nilai dan tadisi sosial, menyisakan kaum lelaki yang konservatif di kawasan pedesaan kesulitan berhadapan dengan realita baru ini.[]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, bersama unsur Forkopimda Aceh, meninjau pengamanan malam Natal di beberapa titik di Banda Aceh, Selasa 24/12/2024 .Foto: Biro Adpim
Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, bersama unsur Forkopimda Aceh, meninjau pengamanan malam Natal di beberapa titik di Banda Aceh, Selasa 24/12/2024 .Foto: Biro Adpim

Pj Gubernur Safrizal Cek Posko Pengamanan NATARU di 3 Gereja

dirut pgeo 1727758663
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Julfi Hadi memberikan keterangan saat wawancara dengan Bisnis Indonesia di sela-sela Indonesia-Africa Forum (IAF) II di Nusa Dua, Bali, Selasa (3/9/2024). Foto: Bisnis Indonesia

PGEO dan PEMA Siap Bor Panas Bumi Seulawah Agam pada 2025

IMG 20210614 WA0034 660x330 1
Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah menyaksikan penandatanganan berita acara saat prosesi serah terima jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dari Bustami kepada Azhari di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Senin (14/6/2021). [Dok. Ist]

Pimpin Sertijab Kepala BPKA, Sekda: Terima Kasih Pak Bustami