Proyek pompanisasi yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah tidak difungsikan lagi di Aceh Jaya. Untuk menggarap sawah, para petani hanya mengandalkan sistem tadah hujan.
Sejumlah petani meminta Pemkab Aceh Jaya memfungsikan kembali pompanisasi yang selama ini dibiarkan terbengkalai. Padahal, untuk satu paket proyek itu mengbiskan anggaran Rp7 miliar.
“Kami berharap, pompa tersebut dapat difungsikan lagi. Buat apa setelah dipasang dengan biaya yang begitu mahal, namun tidak berfungsi,” kata Muhidin, petani di Gampong Paya Seumantok, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya.
Dikatakannya, selama ini para petani padi di daerahnya hanya mengandalkan sistem tadah hujan karena pompanisasi sudah tidak berfungsi lagi.
“Kalau tidak ada hujan, maka sawah kami kamikekeringan, sampai tanahnya pecah-pecah,” ujarnya.
Hal yang sama dituturkan Ibnu Hajar (32). Petani yang memiliki areal sawah di Paya Seumantok ini meminta pemerentah daerah segera memfungsikan lagi pompanisasi yang telah lama dibangun di daerahnya. “Kalau pompa itu berfungsi, tentu kami tetap bisa turun ke sawah walaupun di musim kemarau,” harapnya.
Harapan para petani itu menjadi perhatian serius kalangan DPRK Aceh Jaya. “Proyek pompanisasi yang menghabiskan dana milyaran rupiah, kini terkesan mubazir. Padahal rakyat, khususnya penggarap sawah, sangat mengharapkan pompa itu difungsikan,” sebut Suhelmi, anggota DPRK Aceh Jaya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah meninjau kembali pompanisasi tersebut. “Sebaiknya pemerintah meninjau kembali pompanisasi yang ada di beberapa titik, seperti di Gampong Paya Seumantok, Kecamatan Krueng Sabee. Sampai saat ini masyarakat belum menerima manfaat dengan sempurna dari proyek miliaran rupiah itu,” ujar Suhelmi.
Untuk pompanisasi di Krueng Sabee, jelas dia, ada tiga desa yang seharusnya menerima manfaat air, yaitu Paya Seumantok, Datar Luas, dan Desa Kabong.
“Namun, karena tidak berfungsi alat tersebut, masyarakat saat ini hanya menunggu curah hujan agar bisa turun ke sawah. Ini patut kita sesalkan, apalagi sekarang ada program dalam setahun dua kali tanam padi. Akan sangat sayang jika tidak ada air yang mengaliri sawah warga,” tuturnya.
Ditegaskannya, pihak DPRK Aceh Jaya akan memanggil dinas terkait untuk memabahas persoalan tidak difungsikannya pompanisasi yang telah dibangun di beberapa titik. “Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, kita akan minta penjelasan pihak dinas,” tutupnya.
BIAYA LISTRIK TINGGI
Kabid SDA Dinas Pekerjaan Umum Aceh Jaya, Azhari mengakui bahwa pompa air tersebut sudah lama tidak difungsi lagi karena dana operasionalnya sangat besar. “Itu terkendala biaya operasional. Untuk tagihan listrik saja mencapai Rp30 juta per bulan. Itu bebannya saja,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pompanisasi tersebut dibangun pada tahun 2014 dengan anggaran Rp7 miliar per unit. Anggaran itu juga sudah termasuk dengan jaringan ke persawahan warga. “Kita di Aceh Jaya ada 4 titik pompanisasi yang tersebar di beberapa kecamatan,” katanya.
Pembangunan pompa tersebut dilakukan bertahap, yaitu 2014, 2015, dan 2016. “Anggrannya bersumber dari dana Otsus dan DAK,” ujarnya
Ia memastikan, pompa tersebut akan berfungsi dalam tahun 2018. “Kita telah ada mesin listrik sendiri, pengadaan baru 2017. Insya Allah bisa difungsikan tahun ini. Mesin itu dibeli Rp250 juta dari dana DAK,” katanya
Proses penggunaan msin itu, kata dia, akan dilakuakan dengan sistem nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat. “Karena baru mempunyai satu mesin, operasionalnya belum bisa permanen di satu tempat, tergantung daerah mana yang paling diperlukan,” katanya.
Dijelaskannya, mesin listrik itu berada di mobil khusus yang akan berpindah-pindah ke semua pompanisasi yang tersebar di Aceh Jaya.
Selain pompanisasi bernilai miliaran rupiah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, juga terdapat pompanisasi kecil yang dikelola Dinas Pertanian Aceh Jaya.
“Saat ini kami sedang melakukan penataan kembali seluruh pompanisasi yang ada di Aceh Jaya, khususnya yang di bawah kendali Dinas Pertanian,” kata Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya, T Mufizar.
Menurut dia, pihaknya akan duduk kembali dengan masyarakat untuk membahas beberapa hal menyangkut operasional pompanisasi. “Jika memang kendala di pembayaran listrik, kita akan mencari solusi bagaimana yang terbaik. Kami juga akan berkoordinasi dengan dewan, apakah bisa kita tambah dana untuk pembayaran listrik tersebut,” tutur Mufizar.
Dikatakannya, sebagian pompanisasi di bawah kendali Dinas Pertanian masih berfungsi hingga sekarang ini. ”Hanya beberapa unit yang tidak berfungsi. Namun, pompanisasi di bawah kendali kita tidak terlalu besar. Harganya hanya Rp300-400 juta per unit. Itu juga sudah dengan instalasi semuanya,” jelas Mufizar.
Mufizar memastikan dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan pompanisasi yang tidak lagi difungsikan. “Saya akan mengecek di mana saja pompanisasi yang tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, apa kendalanya?” lanjut dia.
Data yang diperoleh Pikiran Merdeka, ada sekitar delapan desa yang sudah dipasangkan pompanisasi di bawah kendali Dinas Pertanian Aceh Jaya. Di Kecamatan Teunom terdapat lima unit, Kecamatan Panga sabanyak tiga unit, Kecamatan Krueng Sabee (dua unit), Kecamatan Setia Bakti (satu unit), Kecamatan Darul Hikmah (satu unit), Kecamatan Sampoiniet (satu unit), Kecamatan Jaya (tiga unit), dan Kecamatan Pasie Raya (satu unit).[]
Belum ada komentar