Persiapan pelaksanaan PORA 2018 masih jalan di tempat. Pemerintah Aceh juga belum mengalokasikan anggaran untuk perhelatan olahraga terbesar di Aceh itu.
Tahun depan, Kabupaten Aceh Besar akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olah Raga Aceh (PORA) ke XIII 2018. Hingga saat ini, progres pembangunan sarana atau venue baru terealisasi 30 persen. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selaku tuan rumah PORA 2018, sepertinya terkesan berjalan sendiri dalam melakukan persiapan event empat tahunan itu.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi Aceh hingga saat ini, belum menganggarkan dana untuk pembangunan sarana olah raga dalam kegiatan empat tahunan itu. Padahal, event PORA XIII yang akan diikuti oleh ratusan atlet dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh ini sudah di depan mata.
Dengan waktu yang terhitung singkat untuk menyelenggarakan event olahraga terbesar di Aceh itu, seharusnya persiapan pun “dikebut” sejak awal atau paska ditetapkan sebagai tuan rumah.
Ketua Umum Panitia Penyelenggara Pekan Olah Raga Aceh (PP PORA) yang juga Sekda Kab Aceh Besar Drs Iskandar MSi kepada Pikiran Merdeka, Kamis (12/10) lalu, mengatakan, usai ditetapkan sebagai tuan rumah pada September 2014 lalu, hingga kini belum ada pembangunan venue atau lokasi pertandingan.
Mantan Kadis Keuangan Aceh Besar ini menyebutkan, pada tahun 2017 ini Pemkab Aceh Besar baru membangun venue untuk cabang olah raga tenis lapangan dan merehap satu stadion sepak bola yang berada di Kota Jantho.
“Tahun ini kita baru membangun empat lapangan tenis di Kota Jantho dan merehap stadion sepak bola. Sekarang sudah 30 persen dan akan rampung di akhir 2017,” ujar Iskandar.
Pembagunan dan rehap fasilitas tersebut, kata Iskandar, menggunakan dana APBK Aceh Besar 2017. Sementara anggaran dari Provinsi, kata dia, sejauh ini belum sepeser pun dianggarkan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas terkait.
Seharusnya, Pemerintah Provinsi dapat menganggarkan dana untuk even ini pada tahun-tahun sebelumnya, usai ditetapkan Aceh Besar sebagai tuan rumah. Namun yang terjadi, kata Iskandar, hingga tahun 2017 ini Pemprov tidak juga menganggarkan dana untuk event ini, meski waktu yang ada sangat terbatas.
“Ini kan tanggung jawabnya provinsi, Aceh Besar hanya tuan rumah. Kita sudah tahu sejak tahun 2014 Aceh Besar telah ditetapkan sebagai tuan rumah. Seharusnya, pada tahun berikutnya sudah bisa dianggarkan untuk pembangunan venue, sehingga persiapan dapat lebih matang,” kata Iskandar.
“Meski demikian, kita tetap harus menganggarkan sebagaian anggaran untuk membangun fasilitas pendukung. Seperti Aceh Timur dulu, 30 persen dari APBK dan 70 persen dari APBA. Kita pun melakukan demikian,” terangnya.
Pemkab Aceh Besar, kata Iskandar, telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk kegiatan PORA ke Pemerintah Provinsi Aceh. Besar anggaran yang ajukan untuk kegiatan empat tahun sekali itu mencapai Rp172 miliar. “Kita sudah mengajukan kebutuhan anggaran untuk PORA kepada pemerintah Aceh, semoga dapat segera dianggarakan,” harapnya.
Dana tersebut, nantinya akan digunakan untuk kebutuhan seluruh persiapan sarana dan prasaraan serta pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang.
Iskandar berharap, Pemprov melalui dinas terkait dapat segera menganggarkan dana untuk pembangunan fisik sarana olah raga dalam menyambut PORA ke XIII mendatang di Aceh Besar. “Kita berharap dapat segera diakomodir, jika tidak pengerjaannya akan sangat mendesak dan ini akan berimbas pada pelaksanaan PORA nanti,” tukasnya.
Terpisah, mantan Ketua KONI Aceh Besar yang juga anggota DPRA H T Ibrahim mengatakan, dirinya menyayangkan sampai saat ini belum ada sedikitpun pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan event yang telah dijadwalkan pada November 2018 itu.
Ia meminta Pemerintah Aceh dapat segera mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana olah raga yang saat ini mulai dikerjakan oleh Pemkab Aceh Besar.
Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, dalam APBA murni tahun anggaran 2017 Pemerintah Aceh tidak menganggarkan dana untuk pembangunan fisik event PORA.
Pada APBA Perubahan 2017 ini, sambung dia, juga tidak dianggarkan oleh Pemerintah Aceh. “Saya sudah mendesak Pemerintah Aceh untuk menganggarkannya. Namun ini masih menunggu hasil evaluasi APBA-P di Mendagri,” ujar anggota DPRA dari Dapil I (Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang).
Mengingat waktu pelaksanaan sudah di depan mata, Ibrahim juga meminta supaya Pemerintah Aceh dapat segera mendukung pembangunan berbagai persiapan event tersebut.[]
Belum ada komentar