Pencairan Rp468,5 Miliar Bansos Aceh Langgar Aturan 

PM, Banda Aceh – Merujuk surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pengawasan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh terus merekap sejumlah temuan berpotensi korupsi di anggaran tersebut.

Rekapitulasi GeRAK Aceh menyebutkan, Rp468.5 miliar  dari Rp491,3 miliar dana hibah dan bansos di Aceh yang dicairkan pemerintah setempat denganmelanggar aturan berlaku. Jumlah ini terjadi pada 572 paket (kasus) sejak tahun 2010 hingga 2013. 

Empat kasus diantaranya ditemukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh pada hibah-bansos  Aceh tahun 2010, yaitu  belanja hibah pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA)  melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kesehatan Hewan Aceh. Dalam kasus ini, dari Rp21,3 miliar dana dikucurkan, Rp295,4 juta diantaranya menyalahi aturan, tidak adanya pungutan pajak. 

Kemudian,  dana hibah di Disprindakop Aceh dari Rp2,052 miliar, Rp159 juta diantaranya belum dipertanggungjawabkan. Belanja hibah pada Biro Isra Rp54,6 miliar juga ditemukan BPK terjadi pengamprahan kepada beberapa organinasi agama di luar prosedur. 

Selanjutnya, belanja hibah di Dispora Aceh Rp109 miliar yang diberikan kepada yayasan dan perorangan juga ditemukan salah aturan.  BPK juga menemukan 364 kasus dana hibah Aceh tahun 2011 dengan anggaran Rp109,1 miliar. Dana ini diberikan kepada LSM dan organisasi masyarakat dan perorangan tanpa merujuk aturan berlaku. 

Untuk tahun 2012, BPK juga menemukan 92 kasus dana hibah-bansos berpotensi merugikan keuangan negara. Delapan kasus dintaranya tidak ada pertanggungjawaban atas dana Rp71, 37 miliar yang diberikan kepada LSM dan organisasi.  

Enam kasus di 2012 terjadi pada pencairan Rp5,5 miliar anggaran untuk dua LSM, 3 Yayasan dan bot 40 GT. Tiga kasus terjadi pada penyaluran dana hibah kepada tiga lembaga, yakni, Rp500 juta untuk pabrik minyak kelapa, Rp240 juta untuk paket jamaah haji Bungong Jaroe, dan kelebihan pencairan dana hibah bansos Rp65,2 juta. 

Selain itu, BPK juga merekomendasikan satu kasus sejak 2010 hingga 2012 senilai Rp12,985 miliar terkait pemberian dan hibah kepada 18 LSM di Aceh secara berturut-turut. 

“Kasus-kasus ini merupakan temuan BPK yang mereka cantumkan dalam hasil audit. Untuk 2013 audit BPK belum keluar, namun kami sudah menemukan tiga kasus dan sudah kami laporkan ke KPK Maret 2014,” tegas Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Minggu (20/4/14).

Ketiga kasus itu, rincinya, bantua hibah pengadaan trkator di Dinas Pertanian Aceh Rp36 miliar, bantua pengadaan bot 30 -40 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Rp136,2 miliar dan dana hibah di dinas peternakan Rp34,4 miliar. 

“Ketiga paket ini, selain pengadaannnya berpotensi korupsi juga penyalurannya dilakukan tanpa merujuk aturan berlaku untuk dana hibah-bansos,” tutur Askhlani. 

Dijelaskan,  sesuai surat KPK yang dikirimkan kepada pihaknya termasuk Pemerintah Aceh dan beberapa provinsi lain di Indonesia pada, Januari 2014, dana hibah-bansos harus terus dikontrol dan diawasi. Sebab, dana ini rawan disalah gunakan.

Menurut Askhlani, penyaluran Rp468,5 miliar dana hibah-bansos di Aceh yang mereka rekap itu tidak merujuk Permendagri No 39 tahun  2012 tentang perubahan atas Permendagri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Ddaerah (APBD). 

Atas dasar surat  KPK No.B-14/01-15/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 itu, GeRAK Aceh akan terus merekap semua temuan di dana hibah-bansos ini dan melaporkannya ke KPK. Seperti diketahui, dana hibah-bansos Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2007 dana hibah atau bansos Rp 159 miliar dan menjadi Rp 1,3 triliun pada tahun 2011.  Lalu pada tahun 2013 menjadi Rp 1,8 triliun atau tujuh kali lipat dibanding 2007.

(PM-016)