PM, Blang Pidie – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partau SIRA Aceh Barat Daya (Abdya), mendesak Bupati setempat untuk segera mengumumkan hasil tes perekrutan tenaga kontrak baru.
“Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, harus segera mengumumkan hasil tes tenaga kontrak yang telah dilakukan oleh Pemerintah,” kata Ketua Umum Partai SIRA Abdya, Saharuudin, Senin (23/4).
Dikatakan, pemberhentian terhadap 3000 tenaga kontrak oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, setelah dikeluarkan surat edaran Mendagri tentang pemberhentian tenaga honorer, perekrutan pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya, Jufri Hasanuddin, merupakan tindakan yang salah kaprah dan membuat kesedihan bagi tenaga kontrak yang telah bekerja.
“Tetapi setelah pergantian Bupati, tenaga kontrak tersebut semuanya dirumahkan, dan beberapa bulan yang lalu pemerintah Abdya membuka atau menerima tenaga kontrak kembali sebanyak 1500. Sampai hari ini pemerintah Abdya baru mengeluarkan pengumuman hanya beberapa instansi seperti tenaga kontrak Rumah Sakit Tgk Peukan, Damkar, sopir dan juru masak. Itu hanya sekitar 300 orang tetapi yang lain nya sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak Pemerintah Abdya kapan akan di umum kan” jelas saharuddin.
Menurutnya, Kebijakan pemberhentian 3000 tenaga kontrak oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim harusnya di lakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, terutama aspek dunia kerja dan kesejahteraan masyarakat, akibat nya saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran.
Hal tersebut, lanjutnya, akan berdampak pada tingkat kesejahteraan bagi keluarga yang diberhentikan, sementara itu hak untuk mendapatkan pekerjaan, mengembangkan diri dan keluarganya merupakan hak asasi yang harus di penuhi oleh pemerintah,
“Kebijakan Bupati Akmal ini dalam pandangan saya berpotensi melanggar HAM, dan SIRA Abdya saat ini sedang melakukan kajian hukum terhadap hal ini,” tuturnya.
Sahar menambahkan, dari jumlah penerimaan tenaga kontrak yang dilakukan Pemkab saat ini , jelas sekali tidak ada peningkatan bahkan sangat jauh mengalami kemunduran. Namun, Pemkab tidak mempersiapkan alternatif dari tindakan pemberhentian tenaga kontrak ini, sehingga meningkatnya jumlah pengangguran secara tajam di Abdya.
“Kami sangat khawatir jika Abdya akan menjadi daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, apalagi dengan wacana pemerintah yang ingin menolak perpanjangan HGU PT.CA dan pencabutan izin Pabrik Ie Dikila, sudah pasti akan pengangguran semakin meningkat,” pungkasnya.()
Belum ada komentar