Pemerintah Anggarkan Rp 10,3 T untuk Kartu Pra-Kerja

Pemerintah Anggarkan Rp 10,3 T untuk Kartu Pra-Kerja
Kartu pra-kerja. (geotimes.co.id)

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 10,3 triliun tahun depan untuk mengakomodasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kartu pra-kerja.

Kartu pra-kerja merupakan suatu kebijakan yang bisa menjadi pembekalan kepada para calon pekerja dan pengangguran. Melalui kartu tersebut, lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, yang belum bekerja dan terkena PHK akan dibekali pelatihan.

Setidaknya ada tiga kelompok yang bisa memanfaatkan kartu tersebut, mulai dari fresh graduate atau lulusan baru, pekerja eksisting, hingga korban PHK. Nantinya, para pekerja dari berbagai kategori yang mengikuti program tersebut akan diberikan honor (insentif).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memastikan, seluruh kelompok akan mendapatkan insentif, namun dengan skema yang berbeda-beda. Misalnya, bagi para fresh graduate, akan mendapatkan insentif pascamenjalani pelatihan selama 3 bulan.

“Setelah selesai training, dia mendapatkan insentif pasca-training. Intinya dapat insentif pasca-training selama 3 bulan. (Kalau belum dapat kerja) ya kembali ke dia. Sudah selesai. Enggak bisa (daftar lagi). Kan sudah dapat,” kata Hanif, Jumat (19/7/2019).

Sementara bagi para pekerja eksisting, akan mendapatkan insentif selama masa pelatihan sebagai kompensasi gaji. Hanif mengatakan, pelatihan bagi para pekerja eksisting akan berlangsung selama 2 bulan.

Adapun untuk korban PHK, insentif akan diberikan selama masa pelatihan dan 3 bulan setelah program pelatihan selesai. Artinya, para korban PHK akan mendapatkan insentif selama 5 bulan.

“Karena dia tidak punya pekerjaan dan diasumsikan kalau orang kena PHK itu berarti keluarga. Kan beda sama new comer,” jelas Hanif.

Kendati demikian, Hanif mengaku belum mengetahui berapa besaran insentif yang diberikan kepada para penerima manfaat kartu pra kerja. Hal tersebut, kata dia, berada di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Di kami ada angkanya, tapi saya tidak bisa menyampaikan. Karena angka harus menunggu keputusan Menkeu itung-itungan seperti apa,” katanya.

Sumber: CNBC Indonesia

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Apa yang Dibutuhkan untuk Menjadi Wartawan?
Kedua pemenang BBC Future Journalist Award mendapatkan pelatihan jurnalistik selama enam hari di BBC, London.

Apa yang Dibutuhkan untuk Menjadi Wartawan?

3561962417
Pj. Gubernur Aceh, Bustami melakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Aceh (BPKA) di Pendopo. Anjong Monmata, Banda Aceh, Selasa, 16 April 2024. Foto: Humas

Pj Gubernur Aceh Tegaskan Komitmen Sukseskan PON XXI dan Proyek Strategis Nasional

we aceh selatan
Personil gabungan melakukan evakuasi warga terdampak banjir di Desa Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan pada Minggu (19/11). (Foto: Pusdalops Aceh Selatan)

Banjir Aceh Selatan: 251 Warga Mengungsi