PM, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyiapkan lima strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan pada 2025. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, menyampaikan bahwa strategi pertama adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui program keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, pembangunan rumah duafa, dana BOS, serta berbagai bantuan ekonomi lainnya.
“Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, salah satunya melalui bantuan kepada pelaku UMKM serta penyelenggaraan pelatihan kerja untuk membuka peluang usaha,” ujar Dadek kepada RRI, Jumat (3/1/2025).
Strategi ketiga berfokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok dengan menggelar operasi pasar dan pasar murah agar masyarakat dapat membeli bahan pangan dengan harga yang telah disubsidi pemerintah.
Strategi keempat adalah meminimalisir ekonomi biaya tinggi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan lintasan provinsi dan daerah terpencil agar tercipta konektivitas yang lebih baik.
“Terakhir, strategi kelima adalah bantuan pasca-bencana, karena bencana juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang angka kemiskinan. Pemerintah Aceh akan menyiapkan bantuan darurat, termasuk bantuan modal usaha bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.
Dadek menjelaskan bahwa dalam memetakan tingkat kemiskinan, Pemerintah Aceh menggunakan dua sumber data utama, yaitu survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan strategi yang telah disusun, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5 persen, dari saat ini 14,23 persen atau sekitar 804.530 orang.
“Kalau bisa turun hingga satu digit, tentu itu akan lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Sektor pertanian dan perkebunan, seperti padi dan sawit, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Pemerintah Aceh pun semakin transparan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Baru-baru ini, Pj Gubernur Aceh mempublikasikan daftar penerima calon rumah duafa, membuka rekrutmen tenaga kerja untuk pelatihan dan pemagangan, serta menyalurkan bantuan dari Baitul Mal secara terbuka.
Dadek juga mengingatkan seluruh kepala SKPA untuk memastikan bahwa setiap program bantuan usaha yang diberikan berorientasi pada DTKS atau data kemiskinan ekstrem lainnya, agar tepat sasaran.
“Data orang miskin sudah tersedia dalam DTKS, sehingga setiap program harus fokus ke sana,” pungkasnya.
Belum ada komentar