Kucuran biaya besar untuk pembangunan halte Trans Koetaradja dinilai mubazir.
Badan Anggaran (Banggar) DPRA menyesalkan tidak dibahasnya penetapan anggaran operasional Trans Koetaradja oleh Pemerintah Aceh dengan DPRA. Hal ini disampaikan oleh Samsul Bahri, anggota Banggar dari Komisi IV DPRA.
Pemerintah Aceh menggelontorkan Rp1,7 miliar dari APBA 2016 untuk mengoperasikan 10 unit bus Trans Koetarajdja Koridor I Keudah–Darussalam. Uang sebanyak itu untuk kebutuhan operasional seperti bahan bakar, gaji sopir dan kondektur, serta keperluan lainnya.
Pada 2015, Pemerintah Aceh mengucurkan dana Rp4,6 miliar dari APBA untuk membangun halte Koridor I. Sedangkan tahun ini, dibangun halte koridor II dengan anggaran Rp5,8 miliar.
Samsul Bahri menyebutkan, berdasarkan konfirmasinya ke Dishubkomintel Aceh, pos biaya Rp1,7 miliar untuk operasional Trans Koetaradja tahun 2016 tak dibahas dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RKA-RAPBA) 2016 antara Banggar DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Baca: Trans Kutaraja, Atasi Masalah dengan Masalah
“Soal biaya Rp1,7 miliar tersebut tidak dibahas dengan Banggar DPRA karena katanya itu dana rutin yang dikucurkan Dishubkomintel Aceh atas kebijakan Pemerintah Aceh,” ujar dewan dari Partai Nasional Aceh (PNA) ini.
Ia menerangkan, biaya pembangunan halte koridor I tahun 2015 sudah melalui pembahasan dengan Banggar DPRA. Sedangkan anggaran pembangunan halte koridor II belum dibahas karena masih perencanaan Pemerintah Aceh.
Di sisi lain, Samsul Bahri menilai proyek pengadaan bus Trans Koetaradja di Aceh terlalu dini. Dinilainya, kehadiran angkutan umum itu belum juga mengurangi kemacaten ibu kota sebagaimana tujuan awalnya.
Dia mencontohkan, dari rumah pergi ke kantor menggunakan kendaraan pribadi memakan waktu sepuluh menit, naik Trans Koetaradja pun sepuluh menit. Kondisi itu akibat rute Trans Koetaradja yang masih menggunakan jalur umum, sehingga semakin mempersempit lebar jalan bagi pengendara lainnya.
Belum ada komentar