PM, TAPAKTUAN—Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan akan meningkatkan status Pelabuhan Labuhanhaji menjadi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) dalam tahun ini.
“Sesuai program nawacita Presiden Jokowi yang fokus mengembangkan sektor maritim, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan berencana meningkatkan status Pelabuhan Labuhanhaji menjadi kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Program tersebut akan direalisasikan secara bertahap mulai tahun ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Aceh Selatan Hamzah SH kepada wartawan di Tapaktuan, Senin (21/3).
Untuk merealisasikan program tersebut, ujarnya, beberapa waktu lalu tim suvervisi dari Kementerian Perhubungan telah turun ke Labuhanhaji. Mereka melakukan survei dan kajian teknis secara langsung ke lapangan dalam rangka pengumpulan data untuk pembuatan master plan dan Detail Engenering Desain (DED).
“Hasil konfirmasi terakhir yang kami terima dari pihak Kementerian Perhubungan, akhir bulan Maret 2016 ini, rencananya tim suvervisi akan turun lagi ke Labuhanhaji. Melihat keseriusan yang ditunjukkan oleh pihak Kemenhub, kami sangat yakin proyek ini benar-benar akan di realisasikan dalam tahun ini,” ucapnya.
Jika proyek itu benar-benar akan di realisasikan, sambungnya, maka untuk pekerjaan proyek tahap awal saja, Kementerian Perhubungan akan mengucurkan anggaran mencapai Rp180 miliar sumber APBN 2016.
Berdasarkan gambaran awal master plan yang sedang dirancang, kata Hamzah, di kawasan pengembangan ekonomi terpadu tersebut, akan dibangun beberapa pelabuhan, di antaranya adalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), pelabuhan penyeberangan kapal feri dan pelabuhan logistik atau barang. Di kawasan Kapet, ujarnya, juga akan dibangun beberapa pabrik industri seperti pabrik pengantongan semen curah dan pabrik pengalengan ikan.
“Jika program ini benar-benar terwujud, maka Kapet di Labuhanhaji merupakan satu-satunya Kapet yang ada di Provinsi Aceh. Ini merupakan program pertama yang direalisasikan oleh Pemerintah Pusat di bawah Presiden Jokowi di Provinsi Aceh,” tegasnya.
Menurutnya, dasar pertimbangan Pemerintah Pusat memilih Pelabuhan Labuhanhaji, Aceh Selatan sebagai lokasi pengembangan kawasan ekonomi terpadu, karena kawasan tersebut dinilai cukup strategis yang bisa menghubungkan ke Pulau Simeulue dan beberapa kabupatan/kota lainnya di Barat-Selatan Provinsi Aceh.[PM002]
Belum ada komentar