Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung mengungkapkan, sampai saat ini pembahasan mengenai kenaikan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR masih alot.
Masih ada tiga fraksi yang menentang kenaikan harga BBM. Mereka adalah PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra. “Ini konfigurasinya masih yang lama kecuali kalau ada perubahan dalam satu dua hari ini, ini posisi di baggar (badan anggaran) sampai semalam,” kata Pram di Gedung DPR, Senin 26 Maret 2012.
Selain itu, pembahasan dalam rapat badan anggaran itu, juga menghasilkan dua opsi yang belum terpecahkan. Pertama, adalah opsi yang diajukan oleh tiga partai yang menolak kenaikan BBM, yaitu menaikan subsidi BBM, subsidi listrik tetap dan cadangan risiko fiskal.
Sementara, opsi ke dua yang diajukan oleh fraksi pendukung pemerintah adalah memberikan subsidi BBM senilai Rp137 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun dan mencabut pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. “Maka kalau lihat itu, dua opsi itulah yang akan diambil keputusan dalam paripurna besok, antara yang menerima kenaikan BBM dan menolak kenaikan BBM,” kata dia.
Menurutnya pemerintah akan menyediakan bantuan langsung sementara tunai sebesar Rp30 triliun jika BBM naik. Beberapa partai pendukung pemerintah juga sudah mengusulkan pencabutan pasal 7. “Itu adalah pasal yang dimasukkan oleh pemerintah sendiri, tidak akan dinaikan BBM dalam hal ini. Dalam konteks itu partai pendukung pemerintah sudah mengusulkan hal itu,” kata dia.
Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa partainya masih menolak rencana kenaikan BBM karena akan memberatkan rakyat. Secara resmi PKS sudah menyampaikan pandangan secara tertulis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Selain sesungguhnya, postur anggaran kita juga masih bisa menutup kenaikan subsidi BBM. Jadi kami masih pada posisi itu, tergantung nanti perkembangan beberapa hari ke depan,” kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 26 Maret 2012.
Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR ini menjelaskan, kemungkinan pengambilan keputusan soal APBN Perubahan bisa jadi akan mundur, karena masih ada dua hal yang krusial. Pertama, masih ada keberatan sejumlah fraksi mengenai opsi kenaikan. Kedua, keberatan sejumlah fraksi terkait dengan skema Bantuan Langsung Tunai.
“Badan Anggaran masih belum ada keputusan. Terakhir ada dua opsi, dan opsi ini yang masih dikaji oleh fraksi-fraksi termasuk PKS,” ujar Mahfudz. “Saya kira itu bagus saja untuk memberi waktu bagi fraksi-fraksi mendalami lebih jauh untuk mencari opsi yang terbaik.”
Bagi Mahfudz, opsi lain itu masih terbuka. Mahfudz meminta publik untuk mencermati perkembangannya dari hari ke hari. Tapi, secara tegas Mahfudz menolak jika partainya dikatakan melunak dan menyetujui kenaikan BBM karena adanya ancaman dikeluarkan dari koalisi dan reshuffle sejumlah menteri. “Itu tidak ada kaitannya, kalaupun ada tidak ada kaitannya,” jelas dia.
Wakil Presiden Boediono mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi per 1 April 2012 tidak semata demi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Penyesuaian harga BBM itu tidak hanya ingin untuk menyeimbangkan APBN, tetapi lebih dari itu,” ujar Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa 20 Maret 2012. Bank Dunia juga mengungkapkan ada empat alasan mengapa pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Lebih baik subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.[vvn]
Belum ada komentar