PM, BANDA ACEH – Pertemuan tokoh utama Aceh, yakni Wali Nanggroe Malik Mahmud, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ditambah anggota DPR RI Nasir Djamil dan aktivis lingkungan hidup dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk RI yang dilangsungkan di Jakarta, Senin (21/9/2015) menuai kecaman.
Sekjen Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) Al Kahar, Muhajir, Rabu (23/09/2015), di Banda Aceh, dalam siaran persnya menyatakan persoalan Aceh semestinya hanya bawah kontrol Aceh semata, bukan di bawah kendali asing.
“Aceh milik masyarakat Aceh. Hutan dan alam Aceh adalah milik kita yang harusnya dikelola dengan baik untuk kebaikan dan kepentingan Aceh, demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sebagai pondasi peradaban,” kata Muhajir.
Menurutnya, kalau hanya tentang jalan, Kepala Bappeda Aceh tidak perlu minta pendapat orang Amerika yang tentu apa yang disampaikan hanya untuk kepentingan mereka. Muhajir menilai, setiap program yang direncanakan oleh Pemerintah Aceh, seharusnya benar-benar program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Aceh.
“Lain hal, penyusunan program semestinya berdasarkan hasil diskusi dan pertemuan rutin dengan para aktivis dan masyarakat. Begitu banyak ide-ide brilian yang lahir dari masyarakat di Aceh. Namun belum dilihat oleh pemerintah,” kata Muhajir.
Muhajir mengatakan, pertemuan rutin dengan orang di Aceh yang mesti digalakkan, bukan malah pertemuan dengan petinggi negara lain yang tidak ada manfaatnya bagi Aceh. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu sering. Diskusi sini, diskusi sana, kunjungi negara ini, datang ke negara itu.
“Berdiskusi dengan pihak lain, tidaklah memberi manfaat bagi masyarakat Aceh. Pertemuan dengan rakyat Aceh perlu digalakkan agar persoalan masyarakat bisa diketahui dengan jelas sehingga kebijakan pemerintah pun tepat sasaran,” kata Muhajir.
[PM005]
Belum ada komentar