Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengaku sudah mendengar informasi pertemuan antara antara Ketum PPP Romahurmuziy dengan pejabat di lingkup Kanwil Kemenag Aceh. Menurutnya, pertemuan itu merupakan agenda politik praktis berdalih silaturahmi dengan Komisi III. Kampanye terselubung itu, kata dia, dilakukan secarfa sistematis.
“Itu tidak ada program Komisi III, melainkan kegiatan pribadi Romahurmuziy,” jawab Nasir Djamil yang dihubungi Pikiran Merdeka, Sabtu dua pekan lalu.
Politis PKS ini menuturkan, Komisi III DPR yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan tidak bermitra dengan Kementrian Agama. Ia pun menyayangkan sikap Romy yang membawa-bawa nama Komisi III dalam acara tersebut. Padahal, komisi tempat ia bertugas tak punya agenda kerja dengan Kanwil Kemenag Aceh.
“Seharusnya jangan buat Komisi III, langsung saja sebut pertemuan dengan Ketua Umum PPP dan didampingi Ketua dan Wakil Ketua DPW PPP Aceh beserta Mantan Kakanwil Kemenag Aceh Rahman TB,” tegasnya.
Baca: Daud Pakeh: Tidak Ada Agenda Politik Terselubung
Nasir juga menyayangkan keberpihakan PNS di lingkup Kemenag Aceh yang terang-terangan mendukung salah satu calon gubernur. Kata dia, hal tersebut menciderai sumpah jabatan PNS yang tidak boleh terlibat politik praktis. Karena itu, ia mendorong diberikan sanksi tegas kepada para pejabat yang memfasilitasi acara tersebut.
“Itu sudah terlibat (politik praktis). PNS tidak boleh terlibat seperti itu. Tidak boleh berpihak secara terang-terangan seperti itu, di belakang silahkan saja,” ujar Nasir.
Laporan adanya agenda politik yang disisipkan dalam acara silaturahmi itu, disebut Nasir kini sudah ditangani oleh Irjen Kementrian Agama. Menurutnya, para peserta yang hadir harus mendapat teguran karena secara sadar mengikuti dan turut menyukseskan acara tersebut.
“Memanfaatkan institusi untuk mengkampanyekan calon tertentu, ini dilarang. Birokrasi digunakan untuk berpolitik praktis itu sangat tidak patut,” tegas Nasir.[]
Belum ada komentar