PM, BANDA ACEH – Sekretaris Golkar Aceh Muntasir Hamid mengeluarkan statemen mengejutkan. Dia meminta DPRA melengserkan Zaini Abdullah dari jabatan Gubernur Aceh.
Statemen Muntasir itu buntut dari tertundanya pergantian pimpinan DPRA dari Sulaiman Abda M.Si kepada M. Saleh S.Pdi. Muntasir menilai, lambannya pergantian pimpinan DPRA dari Golkar itu akibat ulah Zaini Abdullah karena mengintervensi Dirjen Otda.
“Seharusnya Gubernur Aceh tidak melakukan itu, tugasnya mengirim surat saja, tidak boleh intervensi,” tulis Muntasir dalam realese yang dikirimkan ke Pikiran Merdeka, Senin (30/11/2015).
Permintaan Muntasir disampaikan langsung kepada Tgk Muharuddin di ruangan Ketua DPRA. Dia meminta DPRA mengambil sikap tegas terhadap Gubernur Aceh Zaini Abdullah karena telah mencampuri kewenangan Golkar.
“Permintaan Golkar ke DPRA, bukan hanya mengingatkan, tapi kalau perlu Zaini dilengserkan dari gubernur,” tegas Muntasir.
Menurut Muntasir, kebijakan Gubernur Aceh yang mengirim surat ke Dirjen OTDA untuk meminta tunda pergantian Pimpinan DPR Aceh dari partai Golkar telah melecehkan lembaga dewan dan mencampuri kewenangan partai Golkar. Kata dia, gubernur telah memasuki lembaga dewan untuk mempertahankan Sulaiman Abda.
“Akibat ulah gubernur itu, perlu diselesaikan secara politik,” katanya.
Muntasir meminta Gubernur Aceh jangan menunjukkan prilaku yang tidak baik dan telah manambah luka serta menciptakan polemik dalam Partai Golkar.
Ia menambahakan, Partai Golkar dengan tegas menyatakan keanggotaan Sulaiman Abda di DPR Aceh saat ini adalah illegal dan surat menyurat yang ditandatanganinya cacat hukum, terutama dalam kapasistasnya sebagai Wakil Ketua DPR Aceh.
Muntasir juga meminta Ketua DPRA untuk membatasi kewenangan dan keterlibatan Sulaiman Abda dalam kegiatan di DPRA sebagai Pimpinan DPRA. (PM003)
Belum ada komentar