PM, Lhokseumawe—Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe Tgk Asnawi Abdullah meminta Pemerintah Aceh dan DPRA segera mengeluarkan qanun tentang larangan komunitas Lesbian Gay Bisex Transexual (LGBT) berada di Aceh.
Saat ini, keberadaan LGBT di Indonesia sedang menjadi pembahasan di berbagai kalangan. Dikhawatirkan, nantinya keberadaan LGBT diakui oleh undang-undang. “Sebaiknya Pemerintah Aceh mengantispasi terlebih dahulu dengan mengandalkan undang-undang kekhususan Aceh, untuk mengeluarkan qanun larangan keberadaan LGBT di Aceh,” saran Tgk Asnawi.
Dengan berbagai kekuatan dan kelicikan, lanjutnya, LGBT memaksa untuk diakui keberadaan mereka di Indonesia. “Kaum yang pernah dikutuk Allah SWT itu jangan sampai berkembang di Aceh, maka gubernur harus mengunakan undang-undang kekhususan untuk mengeluarkan qanun larangan LGBT masuk ke Aceh,” sebut Tgk Asnawi di sela-sela rapat pembahasan LGBT di Kantor MPU Lhokseumawe, Rabu (17/02/2016).
Menurut Tgk Asnawi, LGBT saat ini sudah menjadi isu global. Pro-kontra terkait persoalan tersebut sedang hangat dibicarakan di Indonesia. “Ini menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Aceh. Sedini mungkin kita harus memproteksi diri dengan qanun yang jelas melarang keberadaan komuditas itu,” lanjutnya.
MPU Lhokseumawe, kata Tgk Asnawi, kini sedang mengambil langkah-langkah untuk membatasi berkembangnya LGBT di Lhokseumawe. MPU akan melakukan tausiah dan menerbitkan buletin untuk memberikan pemahaman tentang bahayanya LGBT.
MPU juga menginstruksikan para dai untuk menginformasikan bahaya LGBT dalam ceramah-ceramahnya. “Meski di Lhokseumawe keberadaan kaum yang pernah dikutuk itu masih bergerak secara diam-diam, tapi keberadan mereka harus segera ditertibkan,” imbuhnya.[]
Belum ada komentar