PM, Banda Aceh – Pemanggilan terhadap 25 anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara dalam kasus indikasi suap oleh Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi babak awal dalam pengungkapan dugaan korupsi dalam rekrutmen Komisioner Komisi Idependen Pemilu (KIP) di Aceh.
Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dalam rilisnya, Jumat (18/5) mendorong KPK untuk menelusuri dan penyidikan dalam kasus tersebut. Menurutnya, pengungkapan secara utuh menjadi sistem dalam penyelidikan dan penyidikan oleh KPK selama ini.
“Kami menilai penting pengungkapan dalam kasus tersebut secara utuh, artinya siapapun yang terlibat atau menerima suap dapat dijadikan tersangka sehingga adanya kepastian hukum terhadap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam rekrutmen anggota komisioner KIP,” kata Koordinator MaTA, Alfian.
Pihaknya juga memandang perlu bagi KPK untuk dapat mengembangkan kasus tersebut. Pemanggilan 25 anggota DPRK Aceh Tenggara dapat menjadi landasan kasus awal dalam menilai proses rekrutmen komisioner di Kab/Kota yang lain termasuk, di level KIP Aceh.
“KPK penting memastikan apakah rekrutmen komisioner KIP di tingkat Kab/Kota sampai KIP Aceh bersih atau tanpa suap? ini menjadi harapan publik sehingga komsumsi publik selama ini rekrutmen menjadi wilayah rawan suap dapat terjawab secara hukum,” tantangnya.
Dalam kesempatan itu, MaTA berkomitmen mengawal agar rekrutmen Komisioner KIP bersih dari suap dan kepentingan partai, sehingga panitia pemilihan memiliki integritas dan melahirkan demokrasi yang berkualitas.
“MaTA akan membuat dukungan kepada KPK dalam pengungkapan secara menyeluruh terhadap rekrutmen dan KPK dimintak tidak perlu ragu dalam menindak terhadap siapa pun terlibat pidana korupsi di Aceh,” pungkas Alfian. [*]
Belum ada komentar