PM, Banda Aceh – Peristiwa anakis, intoleransi, dan tindakan rasisme yang berujung pada diskriminasi terhadap mahasiswa Papua yang terjadi beberapa hari lalu, dinilai telah mencederai demokrasi di Indonesia. Jaringan Mahasiswa Kota (JMK) dalam aksi solidaritasnya terhadap mahasiswa Papua, Selasa (20/8) di pelataran Simpang Lima, Banda Aceh, mengingatkan pentingnya merawat persatuan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah mencapai usia 74 tahun ini.
“Kita merasa prihatin dengan peristiwa yang berujung pada hal-hal diskriminatif. Untuk itu, kami meminta kepada presiden Jokowi untuk mengusut dan mengadili pelaku rasis tersebut,” desak ketua JMK, Ninis Arieska.
JMK menilai, jika perbuatan diskriminasi itu tidak diusut secara tuntas, negara kembali mengalami kemunduran dalam demokrasi yang telah diupayakan sejak puluhan tahun lalu. Maka, ia berharap pihak aparat keamanan mengedepankan tindakan persuasif dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dan hak asasi menusia.
“Sehingga dapat meredam suasana dan membangun kondusifitas politik, terlebih pasca Pilpres 2019,” ujarnya.
Paska pemilihan presiden beberapa bulan lalu, semua elemen tengah berupaya untuk merangkai kembali rekonsiliasi politik. JMK meminta jangan sampai upaya damai ini terganggu. Ninis pun menyerukan agar semua pihak sama-sama belajar dari Aceh dalam menangani konflik beberapa tahun silam.
“Mari kita perkuat rasa persaudaraan dan persatuan dalam bingkai NKRI, dengan cara menolak tindakan diskriminatif dan rasisme, karena itu dapat mencederai kebhinekaan kita sebagai sesama anak bangsa,” tandasnya.
Sebelumnya, situasi nasional sempat terusik ulah segelintir pihak di Jawa Timur yang berbuat rasis terhadap mahasiswa Papua. Tindakan itu memicu reaksi yang cukup besar di bumi cendrawasih.
Gubernur Jatim, Khofifah menyatakan permintaan maafnya secara terbuka. Ia menyebut tindakan rasisme itu merupakan tindakan personal dan tidak mencerminkan sikap warga Jawa Timur.
“Atas nama komitmen berindonesia, mari kita tempatkan satu sama lain dengan saling menghormati dan menghargai. Saya tadi bertelepon dengan Gubernur Papua, meminta maaf karena sama sekali, kalau [ular rasis] itu bukan mewakili suara Jatim,” kata Khofifah, Senin siang, melansir tirto.id.
Hal serupa disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Ia juga meminta maaf atas tindakan sejumlah orang yang berbuat rasis terhadap mahasiswa di Asrama Papua. Meski begitu, ia menampik jika ada pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
“Kalau ada kesalahan kami mohon maaf, tapi tak benar kami mengusir,” ujar Risma. []
Belum ada komentar