PM, Banda Aceh – Pemerintah disarankan untuk menimbang kembali hari libur nasional termasuk cuti bersama. Pasalnya ketentuan ini dinilai bisa berdampak negatif terhadap produktivitas kerja di Indonesia.
Panjangnya hari libur juga disebut bakal berpengaruh ke sektor industri dan perusahaan, demikian disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, Selasa lalu.
“Ekonomi tidak akan sehat jika terlalu banyak libur. Saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali panjangnya hari libur nasional,” kata Eko Listiyanto, seperti kepada Beritasatu.
Pemerintah sebelumnya menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama pada 2024. Jumlah libur yang hampir sebulan penuh ini dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas hari kerja, yang pada akhirnya menggerus produktivitas pekerja dan menghambat daya saing Indonesia dengan negara lain.
“Jumlah libur yang berlebihan dalam setahun dapat mempengaruhi para investor, baik domestik maupun asing. Mereka mungkin akan berpikir ulang jika melihat jumlah libur di Indonesia mencapai 27 hari,” tegas Eko.
Sebagai perbandingan, negara lain di kawasan Asia Tenggara memiliki hari libur yang lebih sedikit. Misalnya, Vietnam hanya memiliki 13 hari libur. Dampaknya akan terlihat pada tingkat produktivitas kerja di Indonesia.
Berdasarkan studi tentang produktivitas kerja di kawasan ASEAN, Indonesia menempati posisi keenam dari 10 negara dengan angka US$ 23.890 per pekerja, lebih rendah dibanding rata-rata ASEAN yang berada di angka US$ 24.270 per pekerja.
Eko berharap meskipun Indonesia memiliki banyak hari libur karena keberagaman budaya dan agama, perhatian pemerintah terhadap ekonomi industri dan perusahaan tetap harus diutamakan.
“Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan efektivitas kebijakan hari libur sehingga produktivitas kerja tetap terjaga dan Indonesia mampu bersaing dengan negara lain,” pungkas Eko. []
Sumber: Beritasatu
Belum ada komentar