PM, Banda Aceh – Pernyataan Alhudri selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang mengancam kepala sekolah untuk mundur jika tidak mampu mengejar target vaksinasi terhadap anak didik berbuntut panjang. Banyak pihak menyayangkan sikap arogansi Alhudri yang dinilai tidak mencerminkan seorang pimpinan.
Pemaksaan vaksinasi tanpa didahului sosialisasi terlebih dahulu, juga terkesan seperti pemaksaan kehendak dan cenderung mengejar target yang ditentukan oleh pemerintah pusat semata. Padahal di lapangan banyak pihak yang masih meragukan efektivitas vaksin, kandungan vaksin, efek vaksin terhadap individu yang berbeda-beda, dan beragam kekhawatiran lainnya.
Terkait hal ini, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) turut angkat bicara. Sebagai komisi yang intens terhadap perlindungan anak di Aceh, KPPAA sangat mendukung upaya percepatan vaksinasi untuk anak-anak usia remaja.
“Namun upaya percepatan vaksinasi tersebut sebaiknya tidak dilakukan dengan paksaan dan intimidasi,” kata Wakil Ketua KPPAA Ayu Ningsih, Selasa, 21 September 2021.
Ayu mengatakan KPPAA mendapat beberapa pengaduan terkait vaksinasi anak selama ini. Selain itu, beberapa anak dalam wawancara dengan KPPAA juga menyebutkan beragam alasan mengapa belum melakukan vaksinasi.
Alasan-alasan tersebut seperti permasalahan medis yang menyebabkan anak tidak ikut vaksinasi, selanjutnya sedang melakukan isolasi mandiri, belum dapat kesempatan vaksin, dan tidak bisa vaksin karena memiliki riwayat komorbid.
Alasan lain yang dicatat KPPAA adalah banyak anak tidak mau divaksin karena mengandung unsur haram, khawatir pada efek samping, dan merasa tidak perlu divaksin karena hal terpenting adalah menerapkan protokol kesehatan.
KPPAA juga mencatat ada anak yang tidak mau mengikuti program tersebut lantaran ragu dengan merk vaksin tertentu. Selain itu, bagi anak yang terpapar Covid-19 juga kerap tidak bergejala. Jikapun ada, gejalanya ringan.
Vaksinasi yang dilakukan selama ini juga tidak menjamin seseorang tidak akan tertular Covid-19, turut menjadi alasan seorang anak tidak ikut vaksinasi. Hal lain lantaran tidak adanya izin dari orangtua si anak untuk vaksin.
“Itu adalah beberapa suara anak yang harus didengar oleh pemerintah terkait alasan mengapa mereka tidak mau divaksin,” kata Ayu Ningsih.
Simpangsiurnya informasi yang diterima oleh orang tua merupakan faktor penentu seseorang anak ikut vaksin. Untuk itu, KPPAA berharap pemerintah tidak bosan-bosan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait informasi yang benar tentang vaksin.
“Sosialisasi dan edukasi sangat penting dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat,” kata Ayu Ningsih.[]
Belum ada komentar