Kisruh Pencabutan Pasal UUPA, Tiyong dan Kautsar Resmi Menggugat ke MK

Kisruh Pencabutan Pasal UUPA, Tiyong dan Kautsar Resmi Menggugat ke MK
Foto: Ist
PM, Jakarta – Dua anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong dan Kautsar dari Partai Aceh (PA) resmi mengajukan judicial review terhadap pencabutan pasal 57 dan Pasal 60 Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah  Aceh (UUPA) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (22/08) hari ini.
Tiyong dan Kautsar menguasakan permohonan uji materi tersebut kepada Kamaruddin SH dan Maulana Ridha SH.
Menurut Kamaruddin, kliennya mengajukan permohonan pengujian pasal 557 ayat (1) huruf a,b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
“Sudah kami daftarkan hari ini, bapak Samsul Bahri dan bapak Kautsar ikut,” kata Kamaruddin.
Foto: Istimewa
Sementara Samsul Bahri yang akrab disapa Tiong mengatakan gugatan tersebut untuk mempertahankan kekhususan Aceh. Tiong khawatir, pencabutan pasal pasal UUPA tanpa berkordinasi dengan Pemerintahan Aceh ini menjadi langkah awal Pemerintah Pusat untuk  mengebiri satu persatu kewenangan Aceh yang sudah tertuang dalam perjanjian damai di Helsinki.
Menurutnya dicabutnya  Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA, keanggotaan dan masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dipilih langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu dipilih oleh  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Dalam UUPA  komisioner KIP Aceh dan Panwaslu dipilih oleh DPRA.  Pencabutan dua pasal ini sudah  mengesampingkan undang undang kekhususan Aceh yang merupakan turunan naskah MoU  RI dengan GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005,” kata mantan kombatan GAM ini.
Foto: Istimewa
Tiyong mengkritisi upaya keseriusan Pemerintah Pusat merealisasikan poin poin perjanjian MoU Helsinki. Menurutnya,  sudah 12 tahun perdamaian Aceh berjalan,  Pemerintah Pusat belum memenuhi hak-hak Aceh yang tertuang dalam naskah damai.
Tiyong sangat meyakini hakim Konstitusi akan mengabulkan judicial review yang diajukannya bersama Kautsar.
“Kami yakin hakim akan membatalkan pencabutan dua pasal ini,” kata Ketua harian partai lokal berlambang bulan bintang itu.
Tiyong dan Kautsar merupakan dua politisi yang punya latar belakang perjuangan saat Aceh didera konflik bersenjata. Tiyong merupakan eks kombatan GAM, sementara Kautsar aktif di jalur aktifis. (PM003)

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

IMG 20210202 WA0003
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memberikan sambutan pada peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan dan irigasi di Kabupaten Simeulue, Selasa (2/2/2021). (Foto/Humas)

Ini Proyek Multiyears yang Akan Dikerjakan di Simeulue