PM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, mengkritik pola reformasi birokrasi yang mengutamakan kenaikan gaji aparatur sipil negara. Menurut Agus, masih banyak agenda lain yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum mewacanakan soal kenaikan gaji.
“Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar naik gaji. Karena kenaikan gaji salah satu yang perlu disentuh setelah semuanya selesai,” ujar Agus saat saat menjadi pembicara kunci seminar internasional ‘Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet’ di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8).
Agus menuturkan, reformasi birokrasi yang harus dilakukan saat ini adalah penataan organisasi karena menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Jika penataan organisasi tidak dilakukan, menurutnya, maka akan menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antara lembaga negara.
“Dalam bayangan saya begini, pengalaman KPK menunjukan, begitu tumpang tindih itu terjadi itu semuanya menjadi tidak efesien dan tidak efektif,” kata Agus.
Agus mencontohkan sektor pengawasan kelautan di Amerika Serikat yang ditangani oleh US Navy (Angkatan Laut) dan Coast Guard. Sementara di Indonesia, kata Agus, banyak lembaga yang terlibat dalam pengawasan di sektor kelautan.
Hal itu, menurut dia, membuat sejumlah data yang dimiliki pemerintah tak sama. Salah satu contohnya, yakni perbedaan data ekspor-impor yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
“Di AS, yang mengurus masalah laut itu hanya dua, Navy dan Coast Guard. Di negara kita begitu banyak, ada AL ada Polisi Air, kapalnya Bu Susi juga ikut periksa. Kemudian kita juga liat custome (Bea Cukai) sering keluar pelabuhan. Nah, provinsi yang punya laut, mereka juga punya kapal sendiri-sendiri,” ucapnya.()
Sumber : Kompas
Belum ada komentar