Kepentingan bisnis katering ikut memperparah kisruh kepemilikan lahan eks SMK Penerbangan. Lagi-lagi proses belajar-mengajar yang dikorbankan.
Suasana di bekas gedung SMKN 3 Lampineung, Banda Aceh, Jumat siang (10/3), terlihat ramai. Dua truk Satpol PP diparkir di sisi kiri pekarangan. Sedang di sebelah kanan, tepat di dekat Hotel Jeumpa, belasan orang tengah berdiri dalam terik. Beberapa orang terlibat pembicaraan serius.
Di antaranya terlihat Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (KoBar-GB) Sayuthi Aulia, Kepala SMKN 5 M Husin, dan Kepala SMKN 3 Saifullah. Mereka berdebat dengan beberapa anggota Satpol PP. Sedangkan sejumlah guru hanya menyaksikan dari teras gedung.
Belakangan diketahui, mereka sedang mempersoalkan penempatan operasional Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan Jasa SMK Terpadu. Kabarnya, lokasi aktifitas penyediaan katering makanan BLUD yang selama ini ada di SMKN 3 Jalan Malikul Saleh, Lhong Raya, mendadak dipindahkan ke gedung eks SMK Penerbangan di Lampineung, lokasi yang kini ditempati SMKN 5 Telkom sebagai ruang belajar sementara.
“Bu Azizah (Kepala BLUD Unit Produksi dan Jasa Kota) harus menjelaskan kepada kami kenapa peralatan dipindahkan kemari, ini kan mengganggu proses belajar mengajar di SMK 5,” kata M Husin.
Menurut Husaini, pihaknya telah menerima surat perintah dari Dinas Pendidikan Aceh untuk menyegel ruang penampungan alat-alat perlengkapan masak BLUD itu. “Karena ini lokasi pendidikan, tempat anak-anak belajar, bukan untuk kegiatan bisnis, lagipula Disdik Aceh telah menyampaikan kepada BLUD untuk tetap beroperasi di tempat yang ada, selagi menunggu penyelesaian alih aset SMK ke provinsi secara menyeluruh sesuai peraturan,” ucap Sayuthi Aulia.
Di gedung ini, SMKN 5 tidak sendiri. Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kota Banda Aceh sudah lebih dulu berkantor di situ. Pindahnya sejumlah kelengkapan alat-alat produksi BLUD ke gedung ini dipertanyakan. Terlebih ketika datang perintah penyegelan dari Disdik Aceh, Pemko bereaksi dengan mengerahkan Satpol PP untuk mencegahnya.
Beberapa menit kemudian, Kasatpol PP Banda Aceh Yusnardi tiba di lokasi itu. Ia berupaya menengahi. “Ini akan diselesaikan melalui pembicaraan di pihak atas, para pimpinan. Kita kan hanya orang di lapangan, saya harap, bapak-bapak sampaikan keluhan ke pimpinan masing-masing. Soal sekolah, silakan terus berjalan. Mengenai penyegelan saya kira tidak perlu dilakukan, ini bisa dibicarakan dulu antara pimpinan,” kata Yusnardi pada Sayuthi.
Namun, perdebatan tak juga usai. Sayuthi ingin ada penyelesaian, lantaran menurut perintah yang ia terima, aset-aset itu harus dikembalikan ke tempat semula.
“Selama ini kan sudah sekian tahun beroperasi di sana (Lhong Raya), kantor BLUD kan di sana. Tapi sejak semalam kami dengar alat-alat produksi diangkut kemari, saya tidak mengerti kenapa, jadi harus ada solusi hari ini, harus bagaimana ini?” cerca Kepsek SMKN 3 Saifullah.
Baca : Jerit Lirih Siswa SMKN 5 Telkom, Jangan Rampas Hak Belajar Kami
Sedangkan Azizah, satu jam sebelumnya telah meninggalkan gedung untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Aceh, paska-penolakan itu. Beredar infomasi, hal itu dilatarbelakangi keinginan manajemen Maskapai Garuda Indonesia, mitra kerjasama yang ingin agar BLUD lepas dari SMK. “Pihak Garuda, dari info yang kami dengar, tidak mau lagi bekerjasama dengan SMK. Mereka ingin bekerjasama dengan BLUD saja,” ujar Saifullah.
Kecurigaan lain muncul, bahwa pemindahan aset-aset itu sebagai upaya Pemerintah Kota Banda Aceh yang tidak rela melepas BLUD ke tangan pemerintah provinsi. Maklum, BLUD Unit Produksi Tata Boga SMK Negeri 3 selama ini juga banyak mendatangkan keuntungan. Sejak bekerjasama dengan Garuda Indonesia pada 2013 silam dalam bidang katering makanan dalam kabin, diketahui pendapatan mereka mencapai Rp9 miliar per tahun.
BLUD semula merupakan unit produksi siswa SMK Terpadu di Banda Aceh, yakni SMK 1, SMK 2, dan SMK 3. Selain dapat mengaplikasikan ilmu, unit produksi ini juga digunakan sebagai tempat praktik kerja industri oleh para siswa. Sementara kerjasama dengan pihak Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Aerofood Catering Service (ACS), terjalin pada 2013, satu tahun setelah BLUD terbentuk dengan badan hukum resmi. Selain Garuda, mereka juga menyediakan jasa makanan ke sejumlah kantor pemerintah maupun swasta di Banda Aceh.
“Karena berlakunya UU 23 Tahun 2014, BLUD dileburkan sementara. Karena seluruh SMA/SMK beralih ke kewenangan provinsi. Untuk mendirikannya kembali di bawah Provinsi, BLUD mesti dibuatkan Pergub lebih dulu. Sebelumnya kan BLUD di bawah Pemko sesuai Peraturan Walikota,” jelas Saifullah.
Ia tak ingin masalah ini menjadi berlarut-larut. “Sangat disayangkan jika kerjasama dengan pihak Garuda yang telah berlangsung selama 16 tahun jadi terganggu karena kisruh seperti ini.”
Penempatan operasional BLUD di gedung eks SMK Penerbangan, kian memperuncing masalah. Belum lagi tuntas soal status kepemilikan aset gedung di area seluas 7,3 hektar itu, kini ditambah dengan kisruh BLUD. Sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai peralihan kewenangan pendidikan menengah dari pemrintah kabupaten/kota ke tangan Pemerintah Provinsi, aroma perseteruan antara kedua belah pihak makin menyeruak.
“Keduanya, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota saling klaim lahan SMK milik mereka. Seharusnya operasional BLUD jangan ditempatkan di sini, karena masalah kepemilikan aset belum tuntas, jangan semakin memperkeruh suasana,” ujar Sayuthi.
Setelah sekian lama berdebat, sekira pukul 11.30 WIB, Satpol PP dan pihak guru sepakat untuk bubar. Mereka menerima arahan dari Disdik Aceh agar ruangan BLUD di eks SMK Penerbangan tidak jadi disegel, dengan kesepakatan bahwa pihak BLUD juga tidak melakukan aktifitas apapun di lokasi tersebut hingga diperoleh kesepakatan berikutnya.[]
Belum ada komentar