PM, Aceh Tenggara – Sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Aceh Tenggara, Jumat kemarin (27/7) telah memenuhi panggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
Kedatangan beberapa pejabat (minus Bupati Agara Raidin Pinem) ke gedung KASN itu untuk memberikan klarifikasi perihal pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang belum mendapat rekomendasi dari KASN beberapa waktu lalu, termasuk proses mutasi dan pelantikan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama (PPTP) di Aceh Tenggara.
Asisten KASN bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Nur Hasni mengatakan, pemeriksaan dan permintaan klarifikasi terhadap sejumlah pejabat Agara yang datang ke KASN pada Jumat kemarin (27/7) sementara ini sudah selesai. Pemeriksaan itu dihadiri Pj Sekda Agara M Ridwan, Kepala BKPSDM Masudin serta beberapa pejabat lainnya.
“Saat ini KASN masih mempelajari dan memeriksa sejumlah dokumen yang telah kita minta. Sembari menunggu kekurangan dokumen lainnya dari pihak BKPSDM Aceh Tenggara,” kata Nur Hasni dihubungi pikiranmerdeka.co via selulernya, Sabtu (28/7).
Ia melanjutkan, jika hasil pemeriksaan lanjutan serta bukti yang diberikan Pj Sekda dan BKPSDM datanya sudah cukup, maka KASN akan membawa persoalan tersebut ke pleno komisioner KASN.
“Baru kita keluarkan keputusannya, jadi mohon bersabar nanti kita lihat hasil dari keputusan pleno komisioner KASN menyangkut hal tersebut,” tutur Nur Hasni.
Pegiat LSM di Agara, Nawi Sekedang mengapresiasi sikap tegas dari KASN untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Bupati Agara. Namun demikian, ia menyayangkan ketidakhadiran Bupati Agara Raidin ke KASN tempo hari.
“Terkesan tak begitu merespon surat teguran yang ada selama ini, terutama berkaitan dengan polemik mutasi jabatan dan tenaga honorer. Bahkan kita menuding Bupati hanya menganggap surat dari KASN, Kemendagri maupun KemenPAN-RB selama ini hanya pepesan kosong saja,” ujar Nawi singkat. []
Reporter: Jufri
Belum ada komentar