PM, Banda Aceh – Melantik kepala SKPA jelang pertengahan tahun anggaran, Pemerintah Aceh yakin bisa bekerja cepat memaksimalkan penggunaan anggaran. Juru bicara Saifullah Abdulgani mengungkapkan bahwa kabinet Irwandi-Nova yang didominasi wajah-wajah baru, menandakan sebuah optimisme. Orang-orang ini, sebut Saiful, telah diseleksi dalam sebuah proses yang objektif, terukur, dan bebas tanpa intervensi siapapun.
“Yang dilantik ini sesuai harapan mampu menciptakan atmosfer birokrasi yang lebih progresif. Penting untuk menelurkan inovasi baru, melakukan percepatan demi percepatan. Karena pak Gubernur sangat menyadari ini sudah memasuki masa triwulan ke dua,” papar Saiful kepada Pikiran Merdeka, Sabtu lalu.
Untuk melaksanakan pembangunan, pihaknya sudah memberi target di kedua jenis pekerjaan, baik yang swakelola maupun yang bersifat kontraktual. Saiful mengatakan, Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) telah menyusun target dari mingguan hingga bulanan. Alhasil, pada 11 Mei nanti semua paket kontraktual bakal selesai diteken. “Supaya bisa dikejar progresnya,” kata dia.
Lagipula, sambung Saiful, sejak menunda proses pelantikan sampai bulan ini, pemerintah telah berpikir secara matang. Dari masa mempersiapkan Pergub APBA 2018, memasukkan dokumen ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar bisa ditender, lalu proses pelantikan SKPA, serah terima jabatan hingga koordinasi internal, ini semua dilakukan dengan target-target yang jelas.
“Akhir tahun, kita optimis realisasi anggaran di atas 90 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, menanggapi proses seleksi dan pelantikan pejabat yang dipersoalkan YARA, Saiful mengaku pihaknya tetap menerima perbedaan persepsi. Pemerintah Aceh, kata dia, akan pro-aktif menyelesaikan masalah tersebut. Hanya saja, akan lebih baik semua pihak bisa fokus pada pembangunan yang akan berjalan.
“Menurut kita sah-sah saja. Selalu ada persepsi yang berbeda, bukan? Kita tak boleh memaksakan semua harus seragam, kalau diminta klarifikasi, ya kita akan berikan. Kalau yang dibawa ke ranah hukum, ya kita juga pro aktif menyelesaikannya,” ujar Saiful.
Soal pengangkatan Nizarli sebagai kepala ULP Pengadaan Barang dan Jasa, ia mengatakan masalah ini sudah selesai. Saiful menjelaskan, surat izin yang diajukan Unsyiah itu nantinya dikeluarkan oleh Menteri. Sementara prasyarat dari pengajuan usulan itu harus disertai SK Pengangkatan, baru kemudian disampaikan kepada Menteri. “Jadi persoalan ini sudah selesai,” tandasnya.
Terakhir, ia berharap semua pihak bisa mendukung kerja SKPA yang baru ini. Segala bentuk persoalan administratif yang sifatnya tidak begitu prinsipil, ujar Saiful, hendaknya tidak terlalu dibesar-besarkan.
“Saya kita perlu kita hentikan kontroversinya. Mari fokus soal realisasi anggaran supaya ekonomi bergerak, pasar bergairah kembali, sehingga APBA ini bermanfaat pada masyarakat,” tutup Saiful.
Belum ada komentar