PM, Banda Aceh – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menyediakan angkutan umum Bus Trans Koetaradja dinilai tidak relevan. Bahkan program tersebut disarankan untuk diubah menjadi angkutan pelajar bus sekolah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Jaringan Masyarakat Kota, Zulfakri, melalui siaran persnya, Senin, 19 Oktober 2015. Dia mengatakan program Bus Trans Koetaradja belum layak dikembangkan di kota Banda Aceh.
“Mengoperasionalkan Bus Trans Koetaradja itu bukan perkara mudah, banyak hal yang harus dikaji sebelum kebijakan ini diterapkan. Biaya investasi awal yang besar dan biaya operasional yang tinggi setiap tahunnya mesti didahului dengan data analisis yang konkret. Bahkan jumlah calon penumpang dan harga tiket nantinya, juga harus dianalisis oleh tim ahli, ” ujar Zulfakri
Menurut Zulfakri, jika diterapkan, kebijakan Bus Trans Koetaradja tersebut nantinya akan membebankan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh tiap tahunnya. Biaya operasional yang tinggi, menurut Zulfakri, tidak akan tertutupi dengan jumlah penumpang yang akan menggunakan Bus tersebut.
“Kami melihat, program ini belum ada kajian teknis. Bahkan Pemko terkesan memaksakan kehendak untuk mengoperasikan bus Trans Koetardja tersebut. Dari beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dishubkominfo Banda Aceh, belum pernah disampaikan berapa besar biaya investasi, biaya operasional, jumlah calon penumpang dan berapa harga tiket nantinya,” ujar Zulfakri.
Jika program Bus Trans Koetaradja dipaksakan untuk beroperasi, Jaringan Masyarakat Kota, khawatir akan menimbulkan masalah besar. Itu disebabkan koridor utama yang direncanakan, menurut Zulfakri, sebagian besar memasuki wilayah administratif kabupaten lain.
“Kami melihat koridor yang direncanakan itu adalah rutenya angkutan umum Labi-labi. Jika program ini dijalankan, bagaimana nasib labi-labi nantinya? Ini akan terjadi perebutan penumpang. Jika hal itu terjadi, pastinya labi-labi pasti kalah dengan bus mewah yang disiapkan oleh Pemko. Ini akan mematikan usaha masyarakat itu sendiri. Seharusnya kebijakan seperti ini yang harus dihindari oleh Pemerintah,” ujar Zulfakri
Terkait persoalan maraknya anak sekolah yang mengendarai kendaraan ke sekolah, Jaringan Masyarakat Kota, menyarankan agar program Bus Trans Koetaradja diubah menjadi Program Bus Sekolah.
“Kurang memadai fasilitas transportasi di setiap pelosok gampong adalah faktor utama yang mendorong para siswa membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Karena itu pelayanan bus sekolah adalah salah satu solusi yang bisa diterapkan,” ujar Zulfakri
Untuk mengatasi persoalan transportasi dalam jangka panjang, Jaringan Masyarakat Kota, menyarakan Pemko Banda Aceh untuk memperkuat angkutan umum seperti labi-labi dan becak.
“Membuka rute-rute baru agar setiap pelosok gampong dilalui labi-labi adalah hal yang segera harus dilakukan. Dalam hal ini, pihak pengusaha labi-labi, Organda, Dishubkominfo harus duduk bersama. Selain itu, becak yang mencapai ribuan juga harus ditata jalur yang dilalui agar tidak tumpang tindih dengan rute labi-labi,” ujar Zulfakri.
Selain itu, persoalan kemacetan yang terjadi beberapa ruas jalan di kota Banda Aceh, menurut Jaringan Masyarakat Kota, hal tersebut bisa diatasi dengan menambah infrastruktur jalan.
“Membangun jembatan layang di Simpang Surabaya, hal mendesak untuk dilakukan. Ini bisa mengurai kemacetan yang terjadi di persimpangan tersebut. Selain itu, persoalan banyaknya mobil pribadi yang melintas di jalanan juga harus ditata. Dalam hal ini, kami melihat, Pemerintah harus berani mengeluarkan kebijakan untuk membatasinya. Seperti kebijakan 2 in 1, dua orang dalam satu mobil atau bisa juga kebijakan genap ganjil, “ tandas Zulfakri.
[PM005]
Belum ada komentar