PM, Banda Aceh — Pemerintah Kabupaten Pidie tentu memerlukan banyak anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di kabupaten tersebut.
Sejauh ini, pemerintah setempat akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) yang hanya Rp 5,2 M untuk keperluan tanggap bencana non-Alam Covid-19, sembari mencari sumber dana lain yang bisa digunakan.
Namun demikian, Juru Bicara (Jubir) Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) mengaku heran dengan para wakil rakyat di DPRK Pidie yang belum bersuara mengenai sumber keuangan yang bisa dipakai pemerintah untuk pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan lainnya.
Baca Juga: Anggaran COVID-19 di Pidie Capai 74, 9 Miliar Muharram; Dana tersebut Rawan Penyimpangan
Padahal, dewan bisa saja menyampaikan bahwa pemerintah bisa menggunakan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) untuk menutupi kebutuhan dana dalam penanganan penyebaran virus Corona di Kabupaten Pidie.
“Saya sangat setuju, dana Pokir dewan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Pidie,” kata Muhammar Nur, Jubir JARA Minggu, (29/3/2020).
Seperti diketahui, sebanyak 40 anggota DPRK Pidie mendapatkan jatah Rp 35 miliar dana Pokir pada tahun anggran 2020 ini untuk menjawab aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.
Belum lagi dengan dana Reses untuk puluhan anggota dewan di Pidie tahun ini sekitar Rp 3 miliar, juga bisa pakai, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam penanganan Covid-19.
“Masyarakat tidak keberatan jika aspirasi dewan digunakan untuk penanganan Covid-19, karena hal itu jauh lebih penting dalam situasi genting ini” tambah Muhammad Nur.[]
—
Ikuti perkembangan berita Covid-19 di Aceh.
Belum ada komentar