Jakarta – Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Ia menyebut sertifikat ISPO belum cukup diakui untuk mengekspor minyak sawit ke Eropa.
“Kami sangat mendorong Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali standar ISPO dan mungkin membuatnya lebih bertanggung jawab dan transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil,” ujar Vincent, seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/12).
Sebagai importir terbesar kedua minyak sawit Indonesia setelah India, pihaknya mendorong negara produsen untuk memberlakukan standar yang kredibel, kuat, dan dihargai oleh konsumen.
Untuk itu, menurut dia, sertifikasi menjadi elemen penting dalam industri minyak sawit karena semakin banyak konsumen, khususnya di Eropa, yang memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek keberlanjutan untuk industri yang berdampak besar bagi kelestarian lingkungan.
“Ketika kita bicara tentang pasar bebas, penting untuk meyakinkan konsumen bahwa industri (minyak sawit) ini menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan,” tutur Vincent.
Ia melanjutkan sejumlah sertifikat minyak sawit yang diproduksi dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti “Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO) lebih diakui secara global. Didirikan pada 2004, RSPO didesain untuk mempromosikan produksi dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan untuk manusia, planet bumi, dan kemakmuran.
Sebanyak 40 persen dari produsen minyak sawit dunia merupakan anggota RSPO, selain banyak produsen produk, pengecer, serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial.
Sementara ISPO baru diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada 2011, dan sering mendapat kritik karena kurangnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunannya.
“Standar ISPO yang hanya diimplementasikan oleh 15 persen produsen minyak kelapa sawit di Indonesia belum dianggap standar umum dunia,” terang dia.
Berdasarkan data yang dihimpun Sekretariat ISPO, jumlah lahan sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO pada 2017 dicantumkan seluas 2,1 juta hektare. Adapun jumlah lahan yang memiliki sertifikat RSPO mencapai 2,51 juta hektare dan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) sebesar 518.793 hektare. Jumlah itu relatif masih kecil dibandingkan total lahan kelapa sawit yang mencapai sekitar 14 juta hektare di Indonesia.
Sumber: CNN, Antara
Belum ada komentar