Jakarta—Rencana untuk memproduksi bersama misil itu pertama muncul bulan Juli, pembicaraan yang kemudian dilanjutkan ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi berkunjung ke Jakarta minggu lalu.
Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa perjanjian untuk produksi misil itu akan ditandatangani Indonesia dan Tiongkok bulan Maret 2013.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene mengatakan, kerjasama itu merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia.
“Kami membangun hubungan dekat dengan semua negara sahabat untuk mengembangkan kemampuan pertahanan kami, bukan hanya melalui perbekalan, tetapi juga investasi dan produksi bersama untuk meningkatkan kemampuan kami mengembangkan industri pertahanan dan tentu saja dengan Tiongkok juga, kami punya banyak kerjasama untuk mengembangkan industri di bidang itu,” papar Tene.
Rencana produksi misil bersama itu dikemukakan selagi ketegangan memuncak di Laut Cina Selatan.
Menteri-menteri ASEAN bulan lalu gagal menyepakati tata perilaku multilateral untuk menyelesaikan klaim-klaim teritorial yang tumpang tindih.
Para analis politik mengatakan kegagalan itu mengakibatkan tata perilaku multilateral itu lebih memperkuat posisi Tiongkok untuk mendominasi sengketa bilateral dengan negara-negara yang lebih kecil di kawasan itu.
Namun, Kementerian Pertahanan Indonesia menyangkal bahwa rencana untuk memproduksi misil laut berjangkauan 120 kilometer dengan bantuan Tiongkok adalah mengenai pembangunan aliansi yang lebih kuat terkait sengketa maritim itu.
Analis pertahanan Universitas Indonesia Yohannes Sulaiman mengatakan, Indonesia hanya berusaha mendesakkan tawaran terbaiknya yang bisa diperoleh dan tetap tergantung pada Amerika untuk piranti keras militernya.
“Jika hal yang tidak diinginkan terjadi di Papua, Amerika akan melakukan embargo militer dan kita akan kekurangan pasokan. Itulah sebabnya militer berusaha memperluas hubungannya, khususnya dengan Tiongkok, sebagai pemasok lain senjata,” ujar Sulaiman.
Amerika memberlakukan embargo militer enam tahun terhadap Indonesia tahun 1999 terkait isu HAM di Timor Timur.
Sulaiman mengatakan banyak perwira militer dan jenderal Indonesia menyampaikan keprihatianan bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat yang kaya mineral bisa memicu embarago lainnya.
Pada saat bersamaan, katanya, Indonesia hampir tidak punya strategi besar mengenai bagaimana menanggapi kekuatan regional saat ini yang dimainkan Amerika dan Tiongkok.
Sementara Indonesia mengembangkan hubungan dengan semua pihak yang terkait sengketa Laut Cina Selatan, Amerika minggu ini memperingatkan bahwa ada upaya untuk memecah belah dan menguasai Laut Cina Selatan, dan mengulangi dukungannya atas tata perilaku multilateral di jalur perdagangan global itu.[voa]
Belum ada komentar