PM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengatur sistem Pemilu. Hal ini disikapinya terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Urusan proporsional terbuka atau tertutup itu urusan legislatif, bukan urusan MK, karena MK tidak boleh mengatur, tapi boleh membatalkan atau meluruskan. Proporsional terbuka atau tertutup itu silakan legislatif,” kata Mahfud melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/1/2023), seperti diberitakan Infopublik.id.
Mahfud kemudian menceritakan saat dirinya masih menjabat sebagai ketua MK, dia tidak menetapkan sistem pemilu terbuka, namun hanya mencoret persyaratan sistem terbuka, sementara penetapannya tetap di legislatif.
“Itu zaman saya dan kalau MK punya pandangan lain, silakan saja,” ujarnya.
Saat ini, sejumlah pihak mengajukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka di MK. Hal itu menuai pro dan kontra, di mana sejumlah partai politik di parlemen menolak pemberlakuan kembali sistem pemilihan proporsional tertutup.
Terkait polemik itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai usulan perubahan kembali sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 adalah tidak logis dan dapat membahayakan demokrasi.
Oleh karena, menurut Muhaimin, usulan sistem pemilihan proporsional tertutup baru digaungkan setahun sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, meminta maaf terkait ucapannya yang berbuntut panjang soal Pemilu sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Permintaan maaf Ketua KPU itu terkait ucapan Pemilu sistem proporsional tertutup disampaikan saat rapat kerja di Komisi II DPR, Rabu 11 Januari 2023.
“Saya sebagai pribadi mohon maaf karena pernyataan saya menimbulkan diskusi yang berkepanjangan dan mungkin diskusi yang tidak perlu,” ucap Hasyim.
Hasyim mengomentari adanya judicial review atau uji materi di MK terhadap pasal sistem proporsional terbuka di UU Pemilu.
Dia mengimbau warga yang ingin maju sebagai caleg untuk menunda sosialisasi dirinya dalam bentuk baliho, spanduk, dan sejenisnya karena ada kemungkinan MK memutus tak lagi memakai sistem proporsional terbuka. [*]
Belum ada komentar