PM, TAPAKTUAN – Ketua Forum Bedan Desa Nasional (FBDN), T Sukandi, mengkritik kinerja Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra, yang dinilai terlalu sibuk mengurusi persoalan politik untuk memuluskan langkahnya maju kembali pada Pilkada serentak 2018.
Sementara disisi lain, Sama Indra dinilai mengabaikan tugas dan tanggungjawab utamanya di dalam daerah untuk kepentingan masyarakat luas.
“Langkah Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra memfokuskan mencari dukungan partai politik untuk maju kembali pada Pilkada 2018, dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Bupati telah banyak menghabiskan waktu bolak-balik ke Banda Aceh dan Jakarta demi mendapatkan dukungan parpol, sementara banyak tugas dan tanggungjawabnya didalam daerah terabaikan,” kata T Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Jumat (5/1).
Sebenarnya, lanjut Sukandi, kesibukan mengurus dukungan parpol tersebut dipandang masih wajar atas nama sebagai salah seorang kandidat incumbent yang akan maju kembali pada Pilkada 2018 mendatang. “Akan tetapi yang tidak wajar adalah mengabaikan tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan,” tambahnya.
Secara faktual, sambungnya, di lapangan terlihat sangat kontras bahwa semakin dekatnya Pilkada maka secara umum semakin lemah pelayanan terhadap kepentingan masyarakat di Aceh Selatan. Pelayanan tersebut baik di birokrasi pemerintahan maupun rendahnya serapan APBK murni dan APBK – P tahun 2017 di bidang jasa konstruksi.
”Salah satunya seperti realisasi pekerjaan proyek fisik baik sumber APBK, APBA/Otsus maupun APBN tahun 2017 di wilayah Kabupaten Aceh Selatan khususnya dalam Kecamatan Tapaktuan yang terlihat banyak mangkrak karena tidak mampu diselesaikan secara tepat waktu,” ungkapnya.
Menurut Sukandi, banyaknya pekerjaan proyek yang tidak siap tepat waktu (mangkrak) di penghujung masa jabatan Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra tersebut, disebabkan karena lemahnya pengawasan di lapangan. Hal itu terjadi karena Bupati Aceh Selatan dinilai tidak fokus lagi mengawal realisasi pekerjaan proyek, akibat sibuk mengurusi dukungan politik.
Disamping itu, T Sukandi juga mengkritik kinerja Pemkab Aceh Selatan yang hingga saat ini belum merampungkan proses seleksi calon Direktur PDAM Tirta Naga Tapaktuan. Padahal, kata dia, kehadiran Direktur definitif baru di PDAM Tirta Naga dipandang sangat perlu sekarang ini, menyusul banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat selaku pelanggan setia perusahaan milik Pemkab Aceh Selatan tersebut.
“Ini merupakan beberapa contoh kasus yang terjadi selama ini namun terkesan luput dari perhatian Pemkab Aceh Selatan. Seharusnya pesta demokrasi yang sudah diambang pintu tidak mengorbankan hak-hak rakyat untuk memperoleh pelayanan prima dari pemerintah daerah,” pintanya.
Belum ada komentar