PM, TAPAKTUAN—Mahasiswa dan Pemuda Barat Selatan meminta kepada elit politik di Aceh jangan menipu rakyat dengan isu pemekaran Provinsi Aceh Lauser Antara Barat Selatan (Alabas) yang selalu dihembuskan saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kami meminta elit politik di Aceh jangan selalu menipu rakyat dengan menghembuskan isu pemekaran setiap menjelang Pilkada. Jika memang pemekaran itu benar-benar perlu, maka sebaiknya segera diwujudkan. Namun sebaliknya jika dinilai belum tepat, maka jangan bohongi rakyat dengan terus menerus mengeksploitasi isu tersebut,” kata juru bicara koalisi Mahasiswa dan Pemuda Barat Selatan Aceh, Delky Novrizal Qutni, kepada wartawan di Tapaktuan, Senin (8/2).
Pihaknya, sambung Delky, mendesak komisi II DPR-RI dan para tokoh pemekaran Barat Selatan untuk lebih jujur berbicara pemekaran. “Kami menantang mereka agar menunjukkan bukti autentik berupa surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rencana pemekaran Provinsi Alabas tersebut,” katanya.
Sebab, sambungnya, akibat isu pemekaran yang semakin kencang dihembuskan oleh tokoh-tokoh politik selama ini, telah menimbulkan polemik dan asumsi yang beragam di kalangan masyarakat Aceh. “Kami menilai isu pemekaran Provinsi Alabas itu hanya untuk kepentingan politik pihak tertentu,” tambah Delky.
Pihaknya berharap, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri agar sebelum memutuskan pemekaran Provinsi Alabas, hendaknya disurvei terlebih dahulu apakah itu yang diharapkan masyarakat. Karena, sambung Delky, Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Meulaboh Aceh Barat beberapa waktu lalu pernah menyampaikan bahwa secara fiskal dibutuhkan anggaran yang begitu besar untuk pemekaran.
“Sehingga muncul pertanyaan apakah pemekaran adalah solusi satu-satunya untuk mensejahterakan masyarakat Barat Selatan? Kami bukan alergi dan bukan tidak mendukung pemekaran, namun keputusan pemekaran itu harus terlebih dulu dilakukan kajian yang mendalam, sehingga jelas tujuannya,” pintanya.
Kajian itu, menurutnya, untuk membandingkan sejauh mana kemajuan pembangunan daerah bakal terwujud jika tanpa pemekaran dengan terwujudnya pemekaran. Termasuk bagaimana pula dengan bagi hasil minyak dan gas (Migas) Aceh jika pemekaran terjadi. “Kami meminta kepada elit politik di Aceh, termasuk Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI, dapat menjawab semua pertanyaan itu secara rasional kepada rakyat sebelum rencana pemekaran benar-benar diwujudkan,” tegasnya.[]
Belum ada komentar